Waspadai Potensi Pungli Pelepasan Lahan HGU PTPN2, Komisi A DPRDSU Koordinasi ke KPK

halKAhalKI.com, Medan - Adanya kekhawatiran Komisi A DPRD Sumatera Utara akan potensi terjadinya pungli (pungutan liar) dalam pembayaran lahan eks PTPN 2 seluas 2.216 hektar yang dilakukan masyarakat yang masuk nominatif calon penerima lahan.Dan untuk mengantisipasi praktik pungli tersebut Komisi A DPRD Sumatera Utara berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

hal ini dinyatakan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz kepada halKAhalKI.com,Minggu (12/05/2019). Ia mengatakan, langkah koordinasi tersebut sangat penting, mengingat adanya potensi Pungutan Liar (Pungli) yang sistematis, melibatkan petinggi PTPN2 dan oknum-oknum tertentu lainnya.

Apalagi, lanjut Muhri Fauzi, muncul kesan pihak PTPN2 berambisi meraih keuntungan besar dengan menggunakan ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP), maka penghapusbukuan eks HGU tersebut.





“Menteri Negara BUMN sudah menyetujui penghapus bukuan lahan tersebut dari daftar asset PTPN2, dan itu memang sebuah keharusan sebagaimana amanat Undang-undang Pokok Agraria. Jadi tidak ada alasan petinggi PTPN2 untuk terlibat dalam redistribusi lahan”,tutur anggota DPRD Sumatera Utara yang mewakili dapil Langkat Binjai hasil Pemilu 2014 tersebut.

Muhri juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai untuk tanah. Pasal 12 ayat 1 huruf (g) dan (h) menyatakan, pemegang hak usaha berkewajiban untuk menyerahkan tanah HGU kepada negara setelah hak guna usaha tersebut berakhir.

Selanjutnya 1 2 3