Warga Nambiki Nilai Salah HGU No 1/1991, DPRD Langkat Diminta Proaktif

halKAhalKI.com,Langkat - Terkait sengketa lahan yang menjadi Hak Guna Usaha PTPN II/ PT LNK Padangbrahrang dengan masyarakat Desa Nambiki Kecamatan Selesei, Komisi A DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat di ruang Banggar DPRD Langkat , Selasa (9/4/2019).

RDP dipimpin Ketua Komisi A Sugirin dan dihadiri oleh anggota Komisi A Syarikat Bangun, Joni Sitepu,Suwarmi,perwakilan masyarakat warga yang tergabung Jambur Pergerakan Sinterem (JPS) terdiri Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (Forgammka) dari tiga desa Nambiki, Tanjungmerahe dan Beruam,Asisten I  Pemkab Drs Abdul Karim , Manager PT LNK Padangbrahrang Sarkawi Daulay ,mewakili PTPN II Said Agil, BPN Langkat, Polres Binjai Kompol Hamdan serta Kontras Sumatera Utara.

"Dalam kesempatan ini kami dari DPR,memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pihak terkait yang hadir dalam RDP ini,"kata Sugirin membuka rapat dengar pendapat Komisi A tersebut.

Julianus Sembiring salah seorang perwakilan masyarakat Desa Nambiki menyatakan, konflik masyarakat petani Desa Nambiki Kec Selesai dengan PTPN II/ PT LNK Padangbrahrang serta kasus penganiyaan dialami warga oleh personil Polres Binjai saat okupasi beberapa waktu lalu agar menjadi perhatian DPRD. Tidak hanya itu warga meminta Komisi A DPRD Langkat dan Pemkab Langkat meneliti HGU No 1 Tahun 1991 yang dinilai melalui ketentuan yang salah.

"Penolakan HGU No 1 tahun 1991 oleh warga berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960 , PP No 40 tahun 1996 , UU No 39 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No 7 Tahun 2017 HGU dapat digugurkan dan dicabut karena pihak pengelola telah melakukan penelantaran lahan serta dalam UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 18 HGU gugur apabila pengelola menelantarkan lahan selama 6 tahun",sebut Julianus .

Foto : RDP Komisi A DPRD Langkat Terkait sengketa lahan HGU Nomor 1 Tahun 1991,Stabat Selasa (9/4/2019)

BACA JUGA : JPS Unjuk Rasa BPN dan DPRD Langkat

Julianus juga menyebutkan pemberian Tali Asih oleh warga yang mednuduki lahan diberikan tali asih yang mendakana pihak PT LNK ragu ragu dalam kepemilikan HGU, bahkan pemberian tali asih sebgaai bentuk kriminasiliasi karena bukan warga petani asli yang diberikan namun warga asing , sebutnya seraya menunjukan adanya bukti pernyataan dari aparat desa setempat.

Sementara itu Manager PT LNK Padangbrahrang Sarkawi mengaku objek sengeketa sertifikat HGU No 1 Tahun 2011 masih diusahai dan asset PT LNK dan untuk luas lahan 1949 Ha dan HGU akan berakhir 31 Desember 2020. Sedangkan PT LNK sejak tahun 2017 rencana menanam kembali namun ada garapan warga sehingga PT LNK meminta bantuan Pemkab Langkat sehingga warga yang keluar dari lokasi diberi tali asih.

Polres Binjai yang diwakili Wakapolres Binjai, Kompol Hamdan dalam RDP tersebut menepis adanya penganiayaan dalam pengamanan yang dilakulan pihaknya terhadap pelaksaanan okupasi lahan tersebut dan menyangkut pengaduan warga ke Poldasu dan akhirnya dilimpah ke Polres Binjai semata mata lokus delicti sebutnya dan bila ada warga yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan,ungkapnya.

Joni Sitepu yang juga anggota Komisi A DPRD yang juga warga Kecamatn Selesai mengaku prihatin apa yang dialami oleh warga karena kakek dan orangtua nya pernah diproses dan dipenjara polisi terkait lahan yang dulunya pernah diklaim oleh PTPN IX yang akhirnya PTPNII dan kini di-KSO dengan PT LNK Padangbrahrang . Sewajaranya Pemkab dan DPRD merespon penderitaan warga Kecamatn Selesai ini,sebutnya

Joni Sitepu anggota Komisi A DPRD menyatakan keprihatinannya, apa yang dialami oleh warga karena kakek dan orangtua nya pernah diproses dan dipenjara polisi terkait lahan yang dulunya pernah diklaim oleh PTPN IX yang akhirnya PTPNII dan kini di-KSO dengan PT LNK Padangbrahrang . Sewajaranya Pemkab dan DPRD merespon penderitaan warga Kecamatn Selesai ini,sebut anggota DPRD Langkat yang juga warga Kecamatan Selesei.

Asisten I Abdul Karim di RDP tersebut menyatakan pihaknya tidak dapat mencampuri terkait pemberian HGU perkebunan karena bukan merupakan kewenangannya namun semata mata ditangani oleh Badan Pertanahan, termasuk memberikan stanvas karena belum ada jurisprudensi./ref