Warga Langkat Demo Minta Dinas Kehutanan Tertibkan Hutan Yang Disalah Fungsikan.

halKAhalKI.com -STABAT : Lima puluhan warga Langkat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Langkat Pencinta Mengrove mengunjungi rasa Kantor Unit Pelayanan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Wilayah I Stabat, Selasa (14/11/2017).

Masyarakat yang tergabung dari beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat itu, meminta UPT KPH Langkat tertibkan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha di dalam kawasan hutan lindung.

Ema Mahdalena koordinator aksi dalam orasinya menyatakan, pihak kehutanan jangan tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap aksi penambahan hutan lindung oleh pengusaha berkedok koperasi dan kelompok hutan.

"Dalam undang-undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan Pasal 106 berbunyi seetiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),"tegas Ema.

Ema menilai, telah terjadi indikasi kelalaian dilakukan pejabat Dinas Kehutanan Sumut dalam mengawasi kawasan hutan mengrove yang saat ini sebagian besar wilayahnya sudah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Ema juga meminta pihak Kepolisian  mengusut kembali kasus perambahan hutan di Pulau Sembilan oleh sebuah perusahaan berbentuk yang sebelumnya sudah diproses hukum oleh penyidik.

Mengapa bisa perusahaan berdiri bebas di kawasan hutan, sementara perkaranya sudah pernah ditangani pihak kepolisian?" tanya Ema.

Dia pun meminta pihak Dinas Kehutanan Sumut untuk merealisasikan Perhutanan Sosial bagi masyarakat yang dicanangkan presiden Jokowi demi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dicapai kesepakatan antara pengunjuk rasa dan UPT KPH Langkat,UPT KPH Langkat menerima tiga perwakilan pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Langkat Pencinta Mengrove.

Dalam pertemuan  UPT KPH Langkat (Dinas Kehutanan Sumut, red) dengan perwakilan yang berunjuk rasa, UPT KPH Langkat berkanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik terhadap perusahaan di hutan lindung maupun Perhutanan Sosial.

Kita tindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan, dan kami berharap masyarakat ikut terlibat mengawasi penambahan hutan di Kabupaten Langkat," ungkap Kasi Penegakan Hukum Dinas Kehutanan Sumut Ramlan Ramle./ref.