Urgensi Keterbukaan Informasi UU Cipta Kerja

Perwakilan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Ricka Kartika Barus

Jakarta, hK2 | Terkait hingga saat ini belum ada isi Draft RUU Cipta Kerja yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah dan/atau Baleg DPR RI sehingga terjadi disinformasi di masyarakat bahkan timbul reaksi dari masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Adapun yang sempat beredar di media adalah Draft RUU Cipta Kerja yang berjumlah 186 pasal dengan jumlah halaman sebanyak 905.

Hal ini dinyatakan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia dalam rilisnya yang diterima halKAhalKI.com,Senin (12/10/2020) dan mereka menilai seharusnya ini tidak terjadi apabila pembentuk Undang-Undang melakukan keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut perwakilan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Ricka Kartika Barus. Rancangan Undang-undang pun termasuk informasi publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/2008) Pasal 1 angka 2 ,
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

"Kami menyarankan bagi PPID badan publik agar memenuhi permintaan informasi publik oleh pemohon Informasi Publik yaitu kami sebagai Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia meminta informasi secara terbuka dalam Daftar Informasi yang tidak rahasia sehingga kami sebagai masyarakat bawah informasi yang perlu diketahui ini tidak perlu disembunyikan dan di cegah kepada masyarakat," kata Ricka.

Dijelaskannya lebih lanjut, badan publik yang dimaksud Pasal 1 angka 3, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...