Unjukrasa di Polda Sumut, Minta Ditutup Galian C Ilegal di Langkat

Salah satu spanduk yang dibawa DPD ALAMP AKSI Binjai - Langkat dalam unjukrasa di Polda Sumut, Senin (15/3/2021). /foto dok hK2





halKAhalKI.com, Medan | Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai - Langkat berunjukrasa di depan pintu gerbang Polda Sumut, terkait galian C diduga ilegal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (15/3/2021).

Dengan membawa spanduk, diantaranya bertuliskan tutup galian C diduga ilegal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, beberapa orang yang mengatasnamakan DPD ALAMP AKSI meminta agar Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, memanggil dan memeriksa pihak Hutama Karya Infrastruktur (HKI), selaku yang menangani proyek Tol Trans Sumatera, karena diduga menerima galian C ilegal, khusus tanah urug, dari perusahan yang terdaftar sebagai pihak yang mensuplai tanah urug ke HKI.

"Dari data yang kami himpun, kami menduga pihak HKI menerima tanah urug ilegal.Sebab, berdasarkan temuan kami dilapangan, diduga perusahaan yang terdaftar mensuplai tanah urug ke pihak HKI diduga mengambil tanah urug dari perusahaan yang diduga tidak memiliki izin galian C di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara," kata ketua DPD ALAMP AKSI, Andika Perdana S.H.I, didampingi Koordinator Aksi, Satria Ari Darma S.H dan Koordinator Lapangan,  Riski Hariasyah Putra.

Menurut Andika, ada beberapa beberapa tempat galian C yang diduga tidak memiliki izin di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.





Selanjutnya 1 2 3