Timsel KPU Langkat Diminta Tidak Luluskan Calon Miliki KTP Tak Pernah Domisili Di Langkat

Foto : Sebelum pelaksanaan seleksi Ujian tulis berbasis komputer (CAT) calon anggota KPU Langkat dan Padang Lawas di gedung Sistem Informasi USU Medan.Senin 19/11/2018

halKhalKI.com, Langkat - Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Langkat oleh Tim Seleksi (timsel) Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Sumatera Utara Tahap VII, mengundang polemik diantara masyarakat khususnya kalangan penggiat demokrasi.

Hal ini dikarenakan adanya dugaan kuat diantara peserta seleksi ada yang tidak berdomisi di wilayah Kabupaten Langkat sebagai mana amanat pasal 21 ayat 1 huruf g UU No 7 tahun 2017, peserta seleksi harus berdomisili diwilayah kabupaten bersangkuta bagi calon anggota KPU Kabupaten /Kota dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini disampaikan Norman Ginting Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumut kepada halKAhalKI.com, di Stabat Rabu 28/11/218.

Foto : Norman Ginting Ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumut

"Diantara 15 peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi psikologi oleh tim seleksi ada dugaan kuat beberapa dari mereka tidak berdomisili atau tidak pernah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Langkat. Hal ini ditenggarai KTP mereka diterbitkan baru baru ini aja sebelum masa pendaftaran seleksi, " tutur Norman yang berdomisili di Kecamatan Secanggang.

"Kita sebut saja Dian Taufik Ramadhani yang KTP nya di keluarkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan beralamatkan di Jalan Musyawarah Dsn 1 Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura dan Ferdiansyah Putra juga KTP-nya di keluarkan Catatan Sipil Langkat tanggal 24 Juli 2018. Ferdiansyah ini didalam KTP-nya beralamatkan di jalan KH Zainul Arifin Kwala Bingai Stabat,"lanjut Norman.

"Dan Dian Taufik Ramadhani beberapa waktu yang lalu masih ikut seleksi Bawaslu Kota Medan dan tidak lulus menjadi anggota Bawaslu Kota Medan seakarang ikut seleksi KPU Langkat.Hal ini patut diragukan kredibilitas, motivasi dan integritasnya dan jika timsel meluluskan mereka yang tidak pernah berdomisili di Langkat pasti tidak akan menguasai karakteristik dan kewilayahan Langkat,yang model begini mau jadi penyelenggara Pemilu bakal hancurlah demokrasi di Langkat."

"Kita punya data dan telah investigasi, memang secara aturan telah terpenuhi syarat pendaftaran berdomisili di Langkat dengan dibuktikan KTP, tetapi kami menilai secara etika cacat dan tidak layak menjadi penyelenggara Pemilu maka sebagai warga Langkat kita minta timsel menganulir keikut sertaanya atau tidak meluluskan mereka pada tahapan selanjutnya. Mau mereka buat apa demokrasi di Langkat jika kejujuran tidak dimiliki mereka".

"Kami berharap timsel harus berani menetapkan figur figur penyelenggara yang bebas dari intervensi manapun carilah sosok yang mumpuni punya integritas tinggi, berdedikasi, moral yang bagus serta jujur serta tidak karena latar belakang organisasinya atau siapa yang merekomendasinya sebab yang kita butuhkan penyelenggara pemilu yang berkwalitas dan berpihak pada demokrasi,"tegas Norman dengan nada keras.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat Langkat Syafril SH, meminta peserta yang tidak pernah berdomisili di Langkat tetapi karena bernafsu menjadi anggota KPU Langkat dan memiliki KTP Langkat untuk tidak diluluskan timsel.

"Calon anggota KPU Langkat yang demikian wajib dianulir atau tidak diluluska timsel, karena kita khawatirkan akan merusak pesta demokrasi di Langkat,"kata Syafril salah satu tokoh masyarakat yang vokal dan advocat yang bertempat tinggaldi Kecamatan Stabat Langkat.

"Kenapa demikian, ada indikasi ketidakjujuran dalam melengkapi berkas pendaftaran dilakukan yang bersangkutan jika mereka menjadi penyelenggara pemilu di Langkat ini apa mereka kuasai teritorial dan karakteristik Kabupaten Langkat. Jika mereka lulus mau dijadilan apa Langkat ini,"tegas Syafril pengiat demokrasi dengan keras.

Berdasarkan penelusuran halKAhalKI.com di website https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/cari?nik=1271011906840001&nama=&namaPropinsi=SUMATERA+UTARA&namaKabKota=LANGKAT&namaKecamatan=&namaKelurahan= Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dian Taufik Ramadhani dan Ferdiansyah Putra tidak terdata didalam daftar pemilih tetap tersebut.

Sementara itu Ketua tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Sumatera Utara Tahap VII, Agus Suriadi saat di konfirmasi hal tersebut kepada halKAhalKI.com menyatakan, "sebagai ketua tim sy tidak boleh mengomentari itu, kecuali sy sbg pengamat. Kalo ada masukan dari kawan2 pers, boleh diberikan kepada Timsel" tulis Agus melalui pesan singkat Whatsappnya,Rabu Sore 28/11/2018.

Diwaktu yang berbeda Ketua KPU Sumut Yulhasni juga menyatakan," Kami belum menerima pengaduan tsb" kepada halKAhalKI.com juga melalui pesan Whatsapp,Rabu sore 28/11/2018./ref