Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Minta Tunda Kenaikan BPJS

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. /ist

Jakarta, hK2 | Disebabkan kondisi kekinian yang dialami warga Indonesia di masa pandemi Covid-19, Pemerintah diharap menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan Januari 2021.

Hal ini dikatakan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang pernah menjadi Kuasa Hukum Hukum dari salah satu Pemohon Hak Uji Materiil Perpres No 64/2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri dalam rilis tertulisnya yang diterima halKAhalKI.com, Senin (28/12/2020).

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menilai situasi sedang tidak baik bagi setiap warga negara di Indonesia dimasa pandemi, jadi saat ini tidak tepat jika iuran BPJS Kesehatan dinaikan.

Disinilah Pemerintah diuji antara kepentingan masyarakat atau kepentingan BPJS Kesehatan yang diutamakan? Pasal 2 UU BPJS mengatakan dasar penyelenggaraan BPJS harus lah Kemanusiaan, Manfaat, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini merupakan asas dasar penyelenggaraan BPJS yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.





Tim Advokasi meng-klaim banyaknya curhatan yang masuk ke Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mengenai bagaimana nasib peserta mandiri yang khawatir jika iuran BPJS Kesehatan dinaikan maka nantinya apakah tahun 2021 dan seterusnya akan naik lagi, "ini menjadi persoalan baru dan pastinya peserta terbeban." kata Indra Rusmi salah seorang perwakilan Tim Advokasi.

Selanjutnya 1 2 3 4