Tidak Terdaftar di DPT, Dengan Suket Catpil Bisa Memilih di TPS

halKAhalKI.com,Langkat-Untuk melindungi hak pilih,Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP-el dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil bila nama seseorang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dimaknai termasuk surat keterangan perekaman KTP-el.

Diperbolehkannya penggunaan suket sebagai dasar untuk melaksanakan hak pilih bagi yang mempunyai hak pilih tetapi tidak tercantum dalam DPT oleh MK melalui putusannya nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam gugatan uji materi terhadap sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,disikapi oleh jajaran KPU RI.

KPU Langkat melalui Ketuanya, Sopian Sitepu menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti putusan MK berdasarkan petunjuk KPU RI.

"Sesuai putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019 yang dibacakan di sidang MK pada hari Kamis (28/3/2019) serta arahan dari KPU RI kepada kami, maka kami akan mensosialisasikan ke seluruh jajaran KPU Langkat termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,red) di TPS TPS kita,”kata Sopian Sitepu.

Sopian juga memaparkan setiap warga negara Indonesia yang yelah memiliki hak pilih berusia 17 tahun atau telah menikah namun karena satu dan lain hal tidak terdaftar di dalam DPT busa menggunakan hak pilihnya.

"Untuk hasil tindak lanjut MK itu berkaitan dengan penggunaan suket untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT dihari pemungutan suara berhak menggunakan hak pilihnya dan wajib pilih yang telah terdata dalam DPT dan yang belum terdata dalam DPT, namun tidak memiliki e-KTP, maka harus urus surat keterangannya"sebut Sopian Sitepu

Atas putusan MK tersebut, kata dia, surat keterangan dapat di gunakan untuk menyalurkan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. Namun, surat keterangan yang di gunakan atau di terima oleh penyelenggara pemilu di TPS yakni, surat keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Dalam hal ini hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhak menerbitkan surat keterangan. Surat keterangan itu sebagai penjelasan bawah KTP-e yang bersangkutan sedang dalam proses,"pungkas Sopian Sitepu./ref