Terkait Kemitraan Konservasi SM Karang Gading,

Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha Minta Menteri LHK Ganti Petugas BBKSDA Sumut dan GAKKUM Sumatera

Kelompok Tani Tumbuh Subur saat bertemu Wakil Ketua DPRD Langkat,Donny Setha diruang kerjanya, terkait persoalan kemitraan konservasi BBKSDA di SM Karang Gading. Rabu (8/1/2020)./ foto dok hK2

Langkat, halKAhalKI.com | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Donny Setha meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merestrukturisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum GAKKUM Wilayah Sumatera KLHK.

“Saya akan meminta Menteri LHK beserta jajaran untuk segera melakukan pergantian besar-besaran di BBKSDA Sumut. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menteri LHK harus segera menempatkan orang-orang di BBKSDA Sumut yang profesional dan mampu melayani masyarakat dengan baik," tuturnya kepada halKAhalKI.com Rabu (8/1/2019),menyikapi persoalan Kelompok Tani Tumbuh Subur yang menjalin kemitraan konservasi dengan BKSDA Sumut di Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading dan kepala Desa Tapak Kuda yang merasa dibohongi oleh BBKSDA Sumut.

Donny juga menyebutkan, pihaknya sejak tahun 2018 sudah banyak membantu BBKSDA Sumut untuk menyelesaikan persoalan yang ada di SM. Karang Gading di Tanjung Pura, berkali-kali saya fasilitasi rapat, bersama BKSDA Sumut, Gakkum Sumatera dan instansi terkait lainnya untuk dapat menyelesaikan persoalan di SM Karang Gading yang sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu.

"Saya juga sudah turun kelapangan. Banyak sekali persoalan, banyak perkebunan kelapa sawit milik pengusaha-pengusaha didalam kawasan hutan tersebut, tapi seolah dibiarkan petugas BBKSDA Sumut dan Balai GAKKUM, dan juga melihat banyak penggarap dari masyarakat desa setempat. Maka itu saya terus mendorong kemitraan konservasi untuk masyarakat di kawasan konservasi tersebut karena ini adalah program pemerintah yang dapat membawa keadilan bagi masyarakat desa setempat, program ini dapat memberikan kepastian hukum dan mensejahterakan masyarakat langkat dan juga memperbaiki tata kelola hutan,"

Selanjutnya 1 2 3