Terkait Sertifikat Tanah Elektronik. Jerry Massie Minta Bersihkan Dulu Mafia Tanah Baru Bikin Sertifikat Elekronik

Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S). /dok jm

Jakarta, hK2 | Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) menilai langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mengeluarkan aturan terkait pembuatan sertifikat elektronik kurang tepat.

"Yang didahulukan sertifikat elektronik Pemda. Bukan langkah progres lantaran kebijakan ini dibuat di tengah pandemi Covid-19," sebutnya

Dan menurut Jerry melalui keterangan tertulisnya yang diterima halKAhalKI.com, Jum'at (12/2/2021) siang, hal tersebut tidak sesuai dengan Program Jokowi pada periode pertama terkait pembuatan jutaan sertipikat tanah bagi warga.

"Tuntaskan dulu Program PTSL menuju Indonesia Terdaftar 2024 sebagai program strategis nasional agar kualitas data pertanahan terjamin dan sistem pendaftaran tanah dirubah jadi sistem positif yang prioritas dulu," ucap dia.

Elektronik dalam layanan pertanahan yang transparan menggunakan aplikasi Sentuh Tanah ku seperti yang diterapkan mantan Kepala Pertanahan Kota Manado Patrick Ekel untuk tracing berkas permohonan.

Terkait sertifikat elektronik Jerry menjelaskan Kementerian terlebih dulu membersihkan praktik mafia tanah dan para pemalsu surat tanah di tanah air.

"Penyerobotan lahan marak terjadi. Memang sebelum Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) keluar 24 September 1960 untuk sistem pendaftataran masih dualisme. Dan tokoh nasional kala itu Soepomo mengeluarkan kebijakan pluralisme. Penyerobotan masuk juga dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No 31 Tahun 1999 dan No 20 Tahun 2001. Berbeda dengan pemalsuan sertiikat melanggar KHUP Pasal 263 dan terancam 6 tahun penjara," kata Jerry.

Selanjutnya 1 2