Tenaga Honorer K2 Langkat Unjuk Rasa

halKAhalKI.com, Langkat -Sekitar eratus limapuluhan orang tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Langkat berunjuk rasa ke Kantor Bupati Langkat, Kamis (20/09/2018).

Kedatangan FHK2I mewakili 394 tenaga honorer K2 yang telah bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat guna menyampaikan aspirasi mereka terkait belum diangkatnya mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam unjuk rasa tersebut terungkap tenaga honorer yang tergabung dalam FHK2I merasa pengabdian mereka yang telah belasan belum diperhatikan dengan pengangkatan mereka menjadi ASN.

Setelah berorasi beberapa saat perwakilan FHK2I terdiri dari Muhammad Syarifuddin, Ustadz Arifin, Rabitha, Siti Mur, Dedy Harahap, Azwar dan Zulfikri bertemu dengan Asisten 1 bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemkab Langkat Abdul Karim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kab.Langkat Saiful Abdi dan Kabid Kepegawaian Badan Kepegawaian Kab.Langkat di ruang rapat Asisten satu.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan honorer K2 menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka dan yang telah mengapdikan diri bahkan ada yang telah 13 tahun lamanya " Kerja kami sama dengan yang telah PNS bahkan lebih Kami merasa seperti dizolimi " terang Rabitha salah seorang perwakilan dari Tenaga Honorer K2 Didinas Perikanan Dan kelautan Kab.Langkat seraya meneteskan air mata.

Menanggapi pernyataan tenaga honorer tersebut Abdul Karim sangat prihatin terhadap kondisi tenaga honorer di Kabupaten Langkat dan mengatakan "Menurut saya saudara - saudara teraniaya persolan ini mengenai Undang - Undang jadi harus di rubah Undang - Undangnya ,aspirasi bapak dan ibu kami tampung dan akan disampaikan kepada Bupati Langkat nantinya," tutur Abdul Karim.

Diakhir pertemuan tersebut perwakilan FHK2I membacakan beberapa butir pernyataan yang berisikan antara lain, menolak pelaksanaan tes CPNS secara umum sesuai dengan permenpan RB RI No 36 tahun 2018 tentang kreteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018.

Meminta Bupati dan DPRD Kab.Langkat membuat penolakan Tes CPNS umum sebelum K2 diselesaikan menjadi PNS tanpa batas usia yg ditujukan kepada presiden dan Mendagri

Dan mendukung DPR RI (Balegnas ) untuk secepatnya merevisi undang-undang ASN sebagi payung hukum penuntasan K2 menjadi PNS serta mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu ,Inpres atau Kepres dalam menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS.

Unjuk rasa FHK2I kabupaten Langkat tersebut di para Guru honorer dan pegawai honorer sebagai Kabupaten Langkat dan dikawal personil Polres Langkat./ref