halKAhalKI.com, Medan | Persoalan perangkingan yang dilakukan Pansel dalam hasil akhir seleksi Jabatan Tinggi Pratama oleh JPTP Pemprovsu menghasilkan peringkat tiga besar pada 7 jabatan eselon II menuai kritikan dikalangan pengamat kebijakan.

Fakhruddin, pengamat Kebijakan Publik di Sumatera Utara ini melihat ada kejanggalan yang terjadi didalam perangkingan tersebut, pasalnya ini murni pansel atau sudah di konsultasikan dengan Gubernur baru di umumkan hasilnya, Jumat (17/2/2023).

"Untuk apa ada penilaian oleh Gubsu sebagai pejabat Pembina Kepegawaian kalau nantinya penetapannya langsung yang rangking satu," tegas Fakhruddin.

Dikatakannya, penegasan yang dilakukan oleh Sekda selaku Ketua Pansel bahwa lima Pansel bertanggungjawab terhadap hasil Pansel. Seolah menguatkan bahwa hasil ranking akan di lantik menjadi Kepala Dinas dan akan di usulkan ke KASN oleh Gubernur.

"Ada apa ini, nanti jangan-jangan yang rangking-rangking satu itu udah ada yang nitip," duga pria yang akrab dipanggil Kocu ini.