halKAhalKI.com, Medan | Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara Julfikar Tanjung menegaskan menggugat perusahaan pers berkaitan dengan produk jurnalistik ke pengadilan negeri dinilai tidak tepat
“Sengketa pers itu ranahnya ke Dewan Pers. Jadi menggugat sebuah perusahaan pers berkaitan dengan produk-produk jurnalistik ke pengadilan negeri tidaklah tepat,” kata Julfikar Tanjung di Medan, Kamis (14/10/2021).
Sebagaimana diketahui, Susilawaty br Sembiring (45) melalui kuasa hukumnya Lubis Nasution & Rekan menggugat 10 perusahaan pers beserta wartawan dan pimpinan redaksinya ke Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Para tergugat dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) karena dinilai melakukan pemberitaan tidak benar terkait persidangan di PN Stabat perseteruan Susilawaty (saksi) dengan terdakwa Okor Ginting terkait kasus penganiayaan. Para tergugat ketika itu melakukan peliputan fakta pada persidangan terkait dugaan pemberian keterangan palsu yang dilakukan Susilawaty sebagaimana yang dilontarkan majelis hakim.
Atas penayangan berita yang terbit di 10 media online, Susilawaty yang merupakan warga Dusun VII Bukit Dinding, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Langkat keberatan atas judul berita yang menyebutkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterangan palsu tersebut. Lalu Susalwaty melalui kuasa hukumnya melayangkan hak jawab dan kemudian hak jawab itu dimuat di media yang menayangkan pemberitaan tersebut. Belakangan (setelah hak jawab dimuat), Susilawaty melakukan gugatan ke-10 media ke PN Stabat dengan materi gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang saat ini sudah memasuki masa persidangan.
Menurut Julfikar Tanjung, melakukan gugatan pers ke Pengadilan Negeri bertentangan dengan Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan Pasal 5, ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.
Eksplorasi konten lain dari halKAhalKI.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
