halKAhalKI.com | Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menuai pro dan kontra. Usulan tersebut mulanya disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Terkait hal tersebut, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, bahwa ada keanehan di bangsa ini, melakukan segala sesuatu tanpa kajian dan telaah serta riset.

Muncul ide dari Kementerian HAM soal surat berkelakuan baik tak akan dipakai lagi Jangan-jangan akan diganti surat berkelakuan buruk

“Saya bisa bayangkan napi kelas kakap dan pembunuh berdarah dingin barusan keluar penjara dan langsung melamar kerja tanpa SKCK,” kata Jerry kepada halKAhalKI.com, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, harusnya Menteri HAM bikin surat untuk para koruptor tak bisa diterima kerja khususnya lembaga negara, lembaga adhoc. Dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga anggota DPRD/DPRD.

“Pertanyaan saya negara maju mana di dunia yang tak ada surat berkelakuan baik bisa kerja,” tukas Direktur P3S tersebut.

Digambarkan Jerry, di Amerika Serikat saja ada social security dan data serta rekam jejak kita ada di dalamnya. [29/3 14.29] Mr BJ#: Lebih baik jangan pernah bermimpi Indonesia jadi negara maju jika aturannya kacau balau dan para pemimpinya tak kompeten dan kredibel.

"Saya yakin pengusul ide ajaib ini tak lulus Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Masalah akhlak soal masalah moral," tutur Jerry.