Sengketa Pers di PN Stabat. Ini Kata Ketua PWI Sumut dan Ahli Pers

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sumut, Hermansjah,SE./ist

halKAhalKI.com, Medan | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sumut, Hermansjah,SE kepada jurnalis menanggapi gugatan di PN Stabat oleh oknum Pengacara dari Kabupaten Langkat terhadap 10 media siber (online) termasuk pimpinan redaksi dan wartawan terkait isi pemberitaan yang ditayangkan di website masing-masing pada media siber mengatakan tidak tepat.

Sebab, ada Dewan Pers sebagai wadah pengaduan bagi pihak yang tidak senang ataupun tidak puas dengan isi pemberitaan. Apalagi didapat informasi bahwa isi pemberitaan yang ditayangkan oleh wartawan merupakan hasil dari isi persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Stabat Kabuaten Langkat-Sumatera Utara.

“Sah-sah saja jika ada pihak yang keberatan dengan isi berita yang ditayangkan oleh awak media, dan ada ranahnya untuk itu yakni di Dewan Pers, bukan malah melakukan gugatan ke pengadilan,”ujar Hermansjah yang juga pemimpin redaksi di salah satu media online. Jumat (01/10/2021).

Menurut wartawan senior ini, jika ada pihak yang keberatan dan melayangkan surat keberatan dan hak jawabnya dan selanjutnya wartawan telah membuat hak jawab secara profesional sesuai permintaan pihak yang keberatan, maka sesuai Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi ” Pers wajib melayani hak jawab”. Sedangkan pada Bab I, Pasal I ayat 11 ada dijelaskan lagi, bahwa hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. ” Jadi sudah jelas ada diatur pada Undang-Undang Pers. Dan seharusnya permasalahan tentang isi pemberitaan itu sangat tepat jika dibawa ke dewan pers bukan ke pengadilan,”tegas Hermansjah lagi.

Selanjutnya 1 2 3 4