Sekretaris DPD SPRI Sumut,Nilai Sekda Sumut Gagal Terjemahkan UU Pers

Devis Karmoy /ist

halKAhalKI.com, Medan - Devis Karmoy Sekretaris DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara telah membuat langkah mundur pelaksanan Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini dinyatakan Devis Karmoy menyikapi surat Sekda Sumatera Utara Nomor 480/13416/2018 perihal himbauan tanggal 28 Desember 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan Media Massa.

"Saya memandang surat himbauan tersebut meski tidak mengandung unsur pembatasan liputan kepada para awak media, namun bagi saya keputusan Sekda merupakan suatu langkah mundur terhadap kepimpinan gubenur dan wakil gubernur di era Edy Rahmayadi –Musa Rajek Shah," kata Devi Karmoy, kepada jurnalis di Medan Sabtu 19/1/2018.

Lanjut Devis, "apa lagi surat himbauan tersebut sangat subjektif serta sebagai upaya membatasi ruang publik (jurnalis, red) untuk mengakses serta mendistribusikan informasi."

Devis Karmoy juga menilai, himbauan Sekda Provinsi Sumatera Utara tersebut sangat keliru, karena mengikuti Surat Edaran Dewan Pers. Pada hal Dewan Pers bukan lembaga negara serta bukan pula kementerian terkait dengan Pemerintah daerah.

"Terintervensinya, Sekda Provsu dengan Surat Himbauan Dewan Pers, tentu ini menunjukkan bahwa Sekda gagal menterjemahkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," Devis Karmoy Sekretaris DPD SPRI Sumatera Utara./ref