Seknas Jokowi Ingatkan Reshuffle Kabinet Preogratif Presiden

halKAhalKI.com, Jakarta - Isu reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo tahun 2019 ini muncul dipermukaan.

Isu perombakan anggota kabinet ini kian kencang setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah angkat bicara soal lKPK telah mengingatkan Presiden untuk tidak memilih calon menteri yang bermasalah dengan hukum, korupsi khusus, dengan alasan penegakan hukum dan keadilan.

Terkait hal tersebuf Seknas Jokowi mengingatkan, sesuai konstitusi UUD 1945, seorang presiden memiliki hak istimewa penuh untuk menyusun para pembantunya. Demikian Dewan Pimpinan Nasional, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi.

“Presiden Jokowi punya hak prerogratif yang diatur oleh konstitusi dalam urusan memilih dan mengangkat menteri. Jangan ganggu hak Prerogatif presiden,” ujar Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Walaupun bukan merupakan 'persetujuan', disetujui KPK yang dimaknai sebagai 'masukan' untuk Presiden kompilasi harus menyeleksi nama-nama yang layak disimpan di kabinet pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

Semua pihak, baik lembaga maupun perorangan, wajib menghormati hak konstitusional itu. “Mari kita semua memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya tanpa bantuan dari dan dari manapun.Kita hanya bisa memberi masukan yang positif sebagai bahan pertimbangan, ”tegasnya./ref