Rakor Pelaksanaan Kampanye di Gelar KPU Langkat

Stabat,halKAhalKI.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018, di aula meeting Stabat Seafood, pada Kamis (16/2) malam.

Acara tersebut juga dihadiri pihak Pemkab Langkat, Polres Langkat, Polres Binjai, Dandim 0203/Langkat, Panwaslih Langkat, PWI Kabupaten Langkat, Camat se-Kabupaten Langkat dan perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2.

Ketua KPU Langkat Agus Arifin, saat membuka rapat koordinasi menjelaskan, masa kampanye dimulai pada tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018 mendatang.

"Saya berharap dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini kita semua dapat menyatukan persepsi antar instansi terkait, dan dalam penyelenggaraanya nantinya juga semuanya dapat berjalan lancar pula," ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Langkat Abdul Karim menegaskan, pihaknya (Pemkab Langkat) sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada agar berjalan sukses sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Dimana, menurutnya yang salah satunya terkait tanda pengenal atau KTP-el warga (bagi para calon pemilih), dimana Pemkab Langkat telah menargetkan agar sesegera mungkin dapat diselesaikan.

Sebagai pembicara atau narasumber dalam rapat kordinasi tersebut disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Langkat Divisi SDM dan Parmas, Tengku Muhamad Benyamin.

Kemudian materi yang disampaikan mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2017, tentang kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali kota.

Tengku Muhammad Benyamin juga menyampaikan beberapa aturan yang dipaparkan di antaranya pengadaan alat peraga kampanye (APK), penyebaran APK masing-masing pasangan calon hingga isi baliho-baliho kampanye, serta pelarangan APK ditempat umum.

"Para paslon cabup-cawabup juga harus mematuhi larangan pemasangan APK di tempat umum, seperti pemasangan APK di rumah ibadah termasuk halamannya, RSU dan tempat pelayanan kesehatan, sekolah, sarana publik, taman dan pepohonan serta saran publik, semua lokasi yang kita sebutkan itu di larang dipasang APK," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan sesi tanya jawab terkait pelaksanaan dan pelanggaran kampanye serta sanksi terhadap pelanggaran saat dilakukannya kampanye./ref