halKAhalKI.com | Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan warga negara asing (WNA) menjadi pejabat di badan usaha milik negara (BUMN). Akibatnya pro dan kontra pun muncul.
Restu Prabowo itu disampaikan dalam diskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes. Prabowo mengaku telah mengubah aturan agar WNA bisa direkrut menjadi petinggi BUMN.
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ungkap Prabowo di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Disamping hal itu, Prabowo pun ingin Danantara menjalankan bisnis BUMN dengan standar internasional. Ia ingin Danantara bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik dari berbagai negara untuk memajukan BUMN.
Menanggapi keinginan Prabowo Subianto tersebut, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menjadi direksi di badan usaha milik negara (BUMN).
Menurutnya, aturan ini mencerminkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN saat ini.
“Kualitas pejabat, khususnya di BUMN, sangat standar dan biasa-biasa saja. Buktinya, aturan baru Presiden mengizinkan WNA menjadi direktur utama BUMN,” ujar Jerry dalam keterangan tertulisnya kepada halKAhalKI.com, Sabtu, (18/10/2025)
Lebih lanjut Jerry menilai kebijakan tersebut muncul karena rendahnya kompetensi, keahlian, dan profesionalisme pejabat BUMN. Ia juga menyoroti kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang dinilai tidak membawa keuntungan bagi negara.
“Selama Erick Thohir memimpin, bukan untung malah buntung. Hutang menumpuk seperti proyek kereta cepat Whoosh yang merugi, hingga negara harus menanggung beban Rp116 triliun,” tegasnya.
Jerry pun mencontohkan profesional asing seperti Balagopal Kunduvara, mantan petinggi Singapore Airlines, yang berhasil membawa maskapai itu menjadi salah satu terbaik di dunia, bersaing dengan Emirates, Qatar Airways, hingga Lufthansa.
