halKAhalKI.com, Langkat | Polemik hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Langkat menyisakan berbagai pertanyaan dan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi Khususnya pada mekanisme Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang menyertai ujian tulis berbasis komputer (Computer Assisted Test, CAT).

Beragam ketidakpuasan terpancar dari para guru honorer di Kabupaten yang tidak lulus PPPK, 2023 lalu. Bahkan "barisan Umar Bakri" tersebut mengandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan KontraS Sumatera Utara (Sumut) untuk mendampingi mereka memperjuangkan ketidakadilan yang mereka rasakan.

Mereka melaporkan berbagai hal yang dianggap mencederai rasa keadilan ke Ombudsman dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta.

Ini disampaikan Direktur LBH Medan Irvan Saputra dan Koordinator KontraS Rahmat Muhammad melalui rilis tertulisnya yang diterima halKAhalKI.com, Selasa (16/1/2024) pagi

"LBH Medan dan KontraS Sumut bersama para guru honorer Langkat secara resmi telah membuat laporan ke Ombudsman dan BKN Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 di Jakarta," kata Direktur LBH Medan

Dipaparkan Irvan, bahwa laporan tersebut terhadap Plt Bupati Langkat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD Kabupaten Langkat terkait dugaan kecurangan dan maladministrasi seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023.

"Atas adanya kecurangan dan maladministrasi telah merampas hak-hak 203 guru honorer yang seharusnya lulus namun harus gagal karena adanya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), padahal para guru mendapatkan nilai yang tinggi saat CAT.," kata Koordinator Kontras Sumut, Rahmat Muhammad menambahi.