PMII Langkat Binjai, Nilai Wakil Rakyat di DPRD Langkat Arogan Dan “Miskin” Koordinasi

Foto : RDP Komis B DPRD Langkat dengan PC PMI Langkat Binjai di ruang Komisi B DPRD Langkat,Senin 17/9/2018.- Foto Dok.PMII Langkat Binjai

halKAhalKI.com, Langkat - Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Langkat Binjai kecewa DPRD Langkat tidak serius menampung aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Langkat.

Hal tersebut dinyatakan Gusri Hanafi Ketua PC PMII Langkat Bnjai,"tidak layak mereka sebagai wakil rakyat mengatakan hal itu padahal kehadiran kami disini resmi memenuhi undangan dari DPRD melanjutkan tuntutan hasil pembahasan dari DPRD langkat atas Aksi yang lalu bukan mengulang menerangkan dari awal lagi."ujar gusri

Gusri juga menyatakan dalam RDP PMII Cabgang Langkat Binjai dengan Komisi B diruang Komisi B DPRD Langkat tersebut sekira pukul 14.00 WIB Senin 17/9/2018, Komiis B hanya diwakili 2 orang Kirana Sitepu dan Makmur Ginting dan dalam RDP tersebut tidak terlihat keseriusan wakil rakyat dalam menanmpung Aspirasi serta bagaimana menyikapi kasus kasus OTT yang terjadi.

Komisi B DPRD Langkat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus cabang pergerakan mahasiswa islam indonesia langkat-binjai beserta dinas pendidikan kabupaten langkat.di Ruang Rapat Komisi B , Gedung DPRD Langkat. Senin 14.00 wib (17/09/2018).

Baca juga :
PMII Unjuk Rasa Dinas Pendidikan Langkat.
PMII Minta DPRD Langkat laksanakan Fungsi Pengawasan

Dalam RDP tersebut kedua anggota DPRD tersebut terlihat tidak memahami persoalan yang di suarakan PMII Cabang Langkat Binjai pada aksi unjuk rasa tanggal 27 Agustus yang lalu dimana PMII mempertanyakan kinerja pengawasan DPRD Langkat terhadap berbagai persoalan di Dinas Pendidikan Langkat termasuk peristiwa tertangkap tangannya seorang oknum Koordinator Dinas Pendidikan Kutambaru melakukan pungli terhadap uang sertifikasi Guru oleh Polres Langkat.

"Dalam RDP Komisi B tersebut kedua anggota DPRD Langkat mempertontonkan kepada kami miskinnya koordinasi diantara mereka hal ini dibuktikan dengan bahasanya Kirana Sitepu mengatakan kami hanya mendapat perintah menyambut pmii dalam RDP ini dan sebelumnya tidak ada kordinasi di komisi B perihal apa isi pembahasan di aksi pmii yang lalu,"kata Ketua Cabang PMII Langkat Binjai tersebut.

Lanjut Gusri Hanafi, "padahal dari pertemuan kami dengan Komisi B DPRD Langkat kemaren (27/8/2018), Angoota DPRD Langkat Riska Purnawan mengatakan,dia tidak bisa memberikan jawaban sepihak perihal pengawasan DPRD terhadap kinerja Dinas pendidikan karena pada saat dirinya mewakili para anggota dewan yg tidak ada di kantor karena ada kunjungan kerja kemudian Riska mengundang PMII dalam RDP tanggal 17 September ini."

Baca juga :
halKAhalKI.com – PC PMII Langkat Binjai Gelar Dialog Publik
Empati Untuk Lombok PMII Langkat Galang Dana

"Dan yang lebih parah lagi Kirana Sitepu juga mengatakan kepada PMII, ini rumah kami jika kalian tidak senang rapat akan saya tutup dan silahkan kalian keluar. Apakah harus demikian arogan anggota DPRD Langkat bersuara kepada kami mahasiswa yang menyuarakan aspirasi."

"kami ini memang para aktivis yang sedang belajar di dunia pergerakan , tapi jangan kangkangi hak kami dalam menyampaikan aspirasi di rumah rakyat ini dengan kesombongan dihadapan kami, lucu rasanya ketika sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat pembahasan tersebut dilarang didokumentasikan,bagaimna wakil rakyat kita ini untuk pembahasan saja kita tak bisa transfaransi apalagi kita ini sedang bersama membahas bagaimana membersihkan citra buruk dunia pendidikan kab.langkat. kami sudah simpan rekaman video sikap DPRD dalam menyambut RDP itu," tegas Gusri Hanafi Ketua Ketua PMII Cabang Langkat Binjai kepada halKAhalKI.com./ref