PKS Akan Laporkan Persoalan di Pemilu DPRD Kab/Kota Dapil Langkat 2 ke MK dan DKPP

halKAhalKI.com, Langkat - Terkait temuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap indikasi perubahan suara partai Golkar yang berpindah ke PBB di daerah pemilihan Langkat 2 Pemilu DPRD Kabupaten Langkat, PKS akan melaporkan indikasi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan PKS juga menenggarai adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dalam hal tersebut serta akan membawa persolan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal ini dinyatakan Saksi PKS, Ma'ruf Ritonga kepada halKAhalKI.com di sela sela rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Senin (6/5/2019).

"Langkah awal kami telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu dan Bawaslu merekomkan untuk buka Plano (TPS,red) dan memang isinya sesuai dan memang sengaja di coret juga C1 Plano itu,"kata Ma'ruf Ritonga

Foto : Plano TPS yang di buka di rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019,KPU Langkat Senin (6/5/2019).

"Kami juga curiga ada indikasi kecurangan dalam pandangan kami,kami mengajukan keberatan dan nantinya akan mengadukan ke MK,"ketusnya

Saat ditanya adakah keinginan PKS untuk membawa persolan ini ke DKPP, Ma'ruf mengatakan "kami melihat dalam pandangan kami ini sudah tersruktur, sistematis dan masif,bagaimana mungkin ada kecurangan, bisa ada pencoretan di C1 Plano kalau bukan pihak yang berwenang melakukannya," tutur Ma'ruf Ritonga yang juga Ketua Bidang Politik,Hukum dan HAM DPD PKS Kabupaten Langkat.

Ma'ruf Ritonga juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan melaporkan pihak pihak yang terkait persoalan secara pidana pemilu.

Sebelumnya,Partai Keadilan Sejahtera menilai adanya indikasi perubahan suara Partai Golkar yang Berpindah Ke PBB dan perubahan suara tersebut terjadi antara suara calon Legeslatif dari Partai Golkar yang suara nya berlebih di alihkan ke Suara Calon dari Partai PBB di daerah pemilihan 2 Langkat, TPS 3,TPS 6 dan TPS 7 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan melaporkan kondisi tersebut ke Bawaslu Langkat.

Atas laporan tersebut Bawaslu Langkat merekomendasikan (Jum'at,3/5/2019) kepada KPU Langkat agar melakukan penundaan penetapan hasil pleno di daerah yang dimaksut hingga tanggal 06 Mei 2019.

Kemudian atas laporan PKS kepada Bawaslu Langkat,di lanjutan rapat pleno terbuka lanjutan kembali Bawaslu Langkat merekomendasi KPU Langkat untuk melakukan pembukaan kotak surat suara dan menyesuaikan C 1 Plano di TPS 3,TPS 6 dan TPS 7 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Sumatera UtaraDesa Dan Kecamatan dengan data yang ada pada PKS Langkat.

Pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tersebut dilaksanakan KPU Kab.Langkat di Aula Akper Pemkab Langkat Jalann T.Putra Aziz Stabat,dengan disaksikan Bawaslu,Saksi dari Partai PBB Zubir dan M.Bahri,saksi dari PKS Makruf Ritonga dan Pihak Kepolisian,

Kotak Suara dibuka dan C 1 Plano diambil kemudian dilakukan penyesuaian dengan Plano yang telah dilakukan Dikecamatan dan KabupatenSenin (06/05/2019)

Dari hasil tersebut Pimpinan Sidang yang dipimpin Ketua KPU Kabupaten Langkat Sopian Sitepu menyampaikan bahwa tidak ditemukan indikasi dugaan seperti yang disampaikan partai PKS tersebut hanya ditemukan kesalahan peletakan suara calon di Partai PBB tersebut./ref