Pers Harus Independen. Perda Belanja Iklan Dibutuhkan Dukung Pers Independen.

Diskusi Media bertema “Pembahasan Ranperda Tentang Belanja Iklan Nasional Untuk Meningkatkan Mutu dan Kesejahteraan Perusahaan Pers Lokal” di Hotel Grand Antares Medan,Jumat (29/1/2021).

Medan, hK2 | Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) Mirza Nasution menegaskan, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Belanja Iklan Nasional sangat penting dibuat untuk kepentingan daerah. Menurutnya Peraturan Daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan pers lokal.

Hal ini dikatakan Mirza Nasution dalam Diskusi Media bertema “Pembahasan Ranperda Tentang Belanja Iklan Nasional Untuk Meningkatkan Mutu dan Kesejahteraan Perusahaan Pers Lokal” yang diselenggarakan oleh DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatra Utara di Hotel Grand Antares Medan,Jumat (29/1/2021),

Mirza Nasution yang juga Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Utara, juga menyoroti monopoli belanja iklan nasional yang hanya dikuasai oleh segelintir pemilik raksasa media nasional.

“Semua tatanan dalam negara ini diatur oleh tatanan tertib sosial. Karena untuk monopoli itu kan tentu sudah tidak demokrasi dan (ada) hak-hak orang lain dirampas. Saya pikir ini persoalan kepedulian dan terlebih komitmen (bersama)," ucapnya.

Pers harus independen

Menyorot ketidaksejahteraan pers di tanah air, Nasution menilai ada yang salah dalam berkonstitusi. “Pers merupakan amanat negara melalui kontitusi. Atau (ada) amanat lain? Ya silahkan pers menelusuri itu amanat siapa?" seru Mirza.

Selanjutnya 1 2 3 4