Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Langkat Tidak Terasa, Butuh Perbup Untuk Memasifkannya

Foto screenshoot Situasi COVID-19 Langkat update 19 juni 2020 pkl 17.30 (https://coronainfo.langkatkab.go.id/) Jum'at 19/6/2020 Pukul 21.18 WIB

Langkat, halKAhalKI.com | Meningkatnya jumlah warga Langkat yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPP) Kabupaten Langkat, 9 warga dinyatakan positif COVID-19 dengan rincian 5 orang warga positif Corona di rawat di berbagai  rumah sakit rujukan COVID-19  Sumatera Utara dan 2 warga Langkat telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 serta 2 warga meninggal dunia dalam status positif COVID-19 (https://coronainfo.langkatkab.go.id/ update data 19 Juni 2020 pukul 17.30 WIB).

Dengan hal tersebut tidak membuat peningkatan kewaspadaan di kalangan masyarakat Langkat pada umumnya yang tidak tertutup kemungkinan sewaktu waktu bisa terpapar virus Corona yang akhirnya menambah jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Langkat.

Pelaksanan protokol kesehatan yang telah menjadi program nasional dalam meretas dan mengantisipasi penyebaran coronavirus masih kerap terlihat diabaikan di Kabupaten Langkat.

Hal ini terlihat di berbagai pusat pusat kerumunan warga, seperti di pasar pasar tradisional dan kawasan lain di Kabupaten Langkat, nyaris tak terlihat terlaksananya protokol kesehatan, walaupun ada warga yang menggunakan masker. Namun masih banyaknya warga tak menggunakan masker dalam berkegiatan diluar rumah, minimnya tersedianya sarana dan prasarana mencuci tangan di pusat keramaian khususnya pasar tradisional dan tidak berlangsungnya menjaga jarak diantara warga atau physical distancing. Dan ini di perparah dengan tidak adanya aturan yang tegas mewajibkan setiap warga melaksanakan protokol kesehatan di tengah keramaian.

Kondisi ini mengundang keprihatinan berbagai kalangan dan elemen masyarakat Langkat untuk mendesak Bupati Langkat untuk lebih proaktif dalam menghindarkan keseluruhan rakyatnya dari terpapar COVID-19 sebagaimana keharusan dan kewajiban pemangku kepentingan dan kebijakan disetiap tingkatan untung mengutamakan keselamatan rakyat terutama kesehatannya, sebagaimana Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan rakyat harus menjadi hukum tertinggi). Jangan diabaikan...

Muhammad Sadli seorang pengerak sosial yang berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu menilai secara gamblang berbagai kegiatan meretas dan mengantisipasi COVID-19 yang dilaksanakan pemangku kepentingan serta kebijakan di Kabupaten Langkat tidak terlihat keseriusannya.

Selanjutnya 1 2 3