Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Langkat Dituding Amburadul Oleh LPK Sumut

halKAhalKI.com, Langkat - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat tahap pertama diawal November 2018 lalu telah disalurkan khususnya di Kabupaten Langkat.

Namun, beberapa kalangan menilai penyaluran BPNT dikalangan masyarakat penerima manfaat tersebut masih jauh dari sempurna jika tidak ingin dikatakan amburadul.

Hal ini dinyatakan oleh Norman Ginting Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumut, kepada halKAhalKI.com,Jum'at 23/11/2018 di Stabat.

Norman menyatakan carut marut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Langkat diantaranya banyak keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) terpantau belum menerima bantuan pangan yang diprogramkan melalui sistem E-Warung.

"Sekitar 20 sampai 30 penerima.manfaat program KKS di desa desa belum menerima bantuan hingga saat ini," kata Norman

"Sementara teman-teman mereka yang sama-sama sudah memegang kartu KKS ATM dan tabungannya, sudah mendapat dan mengambil bantuan pangan non tunai berupa beras. Dan hal ini merupakan bentuk amburadulnya pengelolaan penyaluran BPNT KKS di Langkat.

Beberapa kecamatan sudah kami data, sepertii yang terjadi di 2 Kecamatan di Langkat, yakni di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai, " ungkapnya Norman, sembari mengatakan, masih ada anggotanya dilapangan, yang saat ini melakukan investigasi kelapangan di desa lainnya, untuk mengetahui kebenaran sisitim penyaluran BPNT KKS ini.

Selain itu, katanya lagi, masih banyak warga yang miskin, dan mereka sama sekali tidak menikmati program KKS maupun PKH, dan mereka itu sangat mengharapkan dan membutuhkan program BPNT KKS dan PKH seperti ini.

" Penyaluran BPNT bagi KPM program KKS di Langkat ini seperti dipaksakan, sehingga kesiapan penyalurannya masih terkesan amburadul," tutur Norman lagi.

Lain lagi mengenai E-Warung nya , katanya, dipastikan ada E-Warung dadakan yang dibuka, yang bertolak belakang dengan kreteria syarat sebagai E-Warung.

" Ada laporan kita terima, yang menyatakan, keberadaan E-Warung yang ditunjuk di beberapa tempat tidak memiliki latar belakang usaha sembako, melainkan baru dibuka, dikarenakannya ada program BPNT ini,"tegas Norman.

Untuk itu katanya lagi, pihaknya akan mengumpul bukti-bukti dilapangan, jika ada kedapatan permainan dari penyaluran BPNT di Langkat ini, Kepenyidik hukum, dan melaporkannya kepihak Kementrian Sosial di Jakarta.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Rina W Marpaung kepada halKAhalKI.com saat dikonfirmasi menyatakan tidak benar adanya adanya pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak mendapat program BPNT.

"Kalo dia punya kartu KKS katanya , tidak benar dia tidak dapat BPNT, kalopun ada coba kasi datanya biar kita biar kita sama sama bantu program pemerintah, setiap desa sudah kita bimtek operatornya untuk mengecek ada ngak warganya tidak menerima bantuan,semua datanya dari Kepala Desa,coba baca undang undang kemiskinan nomor 13 tabun 2017 disitu ada ada diatur " tutur Rina.

Rina juga menjamin akan menutup E-Warung yang bermasalah dalam pendistribusian program BPNT.

"Kita memberikan pada saat kami memverifikasi mereka itu ada warungnya dan itu ditetapkan BRI juga untuk membuka dan mereka sudah mempunyai ketentuan," lanjut Rina.

"Namun kami bantuan teman teman kalo memang dikatakan tidak berpengalaman dan pada saat dia bertransaksi bermasalah dan hanya warungnya tidak eksis hanya dia warung mendistribusikan prpgra itu beras untuk lima hari saja kami akan mengevaluasi dan menutup warung tersebut.

"Ada kemaren di kecamatan Wampu tanpa sengaja aku melihat dia jualan begitu saja ternyata mohon maaf usulan kepala Desa,setelah itu saya minta untuk bulan depan dia tidak menjadi warung,"kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat mengakhiri./ref

Foto : Norman Ginting Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK)