halKAhalKI.com | Maraknya flexing atau perilaku seseorang yang memamerkan atau menunjukkan kekayaan atau kemewahan yang dimilikinya, khususnya pejabat maupun keluarganya yang bergaya hedonis dan di pamerkan diruang-ruang publik khususnya di media sosial

Dan akhirnya "pameran" mereka yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan dan legislatif itu terkuak oleh netizen di Indonesia. Menjadi viral serta menjadi bulan-bulanan serta "dikuliti" oleh netizen, akhirnya diproses secara hukum maupun aturan etika pemerintahan. Karena dianggap pamer itu tidak mencerminkan gaji yang diperoleh dalam jabatan yang mereka emban.

Apa yang diungkapkan nitizen tersebut diapresiasi komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing.

Menurut Emrus, kelincahan nitizen Indonesia yang berhasil menguliti harta kekayaan dan gaya hidup anggota keluarga pejabat yang viral belakangan ini, sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggungjawab sebagai warga negara untuk melakukan pengawasan kepada pejabat publik, sehingga berhasil menarik perhatian dari Aparat Penegak hukum (APH) seperti KPK.

“Kalau ada harta pejabat yang tiba tiba melonjak seperti yang diungkap oleh nitizen, patut dipertanyakan darimana sumber sumber kekayaannya tersebut didapat, karena seorang pejabat tidak mungkin punya waktu untuk mengelola bisnisnya,” cetus Emrus.

“Bukankah sekarang kita sering lihat KPK kerap melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada oknum kepala daerah ? Artinya apa, berarti oknum kepala daerah itu melakukan penyimpangan.Maka bagi oknum kepala daerah yang tidak ketahuan korupsi maka kekayaannya akan melonjak,“ sambungnya.