Paslon Pilkada Langkat Bisa Diskualifikasi Jika Dana Kampanye Tidak Sesuai Dengan Peraturan

Stabat, halKAhalKI.com - Setelah penetapan pasangan calon (paslon) yang akan berkompetisi dalam Pilkada Langkat 2018 serta pencabutan nomor pasangan calon. Para pasangan calon akan memasuki tahapan kampanye  Pada tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dan dalam masa persiapan kampaye dan kampaye pasaangan calon berkewajiban melaporkan dana kampanyenya sebagaimana  Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018, pasangan calon yang telah ditetapkan akan memasuki tahapan kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye dari taanggal15 Februari hingga 23 Juni 2018 dan pasangan calon peserta PIlkada  berkewajiban melaporkan dana kampanye  antara lain melaporkan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 14 Februari 2018,Pengumuman penerimaan LADK 15 Februari 2018,Pengumuman penerimaan LPSDK 21 Februari 2018, Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  20 April 2018 dilanjutkan Pengumuman penerimaan LPSDK 21 April 2018 ,tanggal 24 Juni 2018 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kemudian tanggal 25 Juni  2018 penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).

Setelah itu Audit LPPDK dari tanggal 25 Juni hingga 9 Juli 2018 kemudian penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Langkat, tanggal 10 Juli Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon dan Pengumuman hasil audit tanggal 11 hingga 13 Juli.

Terkait dengan dana kampanye tersebut, anggota KPU Langkat Sopian Sitepu mengatakan kepada halKAhalKI.com, "penyampaian dana kampanye adalah kewajiban pasangan calon dan KPU Langkat akan mel;aksanakan audi dana kampanye dengan melibatkan Kantor Akutan Publik  atau KAP".

lanjut Sopian Sitepu "pelaporan tentang asal dan penggunaan dana kampanye merupakan syarat mutlak dan KPU secara mekanisme tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi asal dan penggunaan Daana Kampanye tersebut makanya KPU akan berkerja sama dalam hal ini dengan Akuntan publik yang mampu menilai batas batas sumbangan sesuai peraturan dan penggunaannya secara logika termasuk  didalamnya sumbangan uang dari berbagai sumber dan batas maksimal nominalnya juga jika ada dalam bentuk barang yang nanti akan di konversikan kedalam rupiah sesuai dengan standart harga yang berlaku".

"Dan jika nanti di ketemukan hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perudang undangan maka pasangan calon dapati di diskualifikasi keikut sertaannya dalam pilkada ini", demikian jelas Sopian setelah selesai  Penyerahan Hasil Penelitian Dokumen Syarat Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2018 di Kantor KPU Langkat Jalan Tengku Putra Azis Stabat, Senin 12/2/2018./ref.