Partai Perindo Langkat Minta Penertiban APK Tidak Pilih Kasih

halKAhalKI.com,Langkat - Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat Thomas Syahputra meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Langkat tidak pilih pilih tertibkan Alat Peraga Kampanye dan Bawaslu bekerja sungguh sungguh dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya.

"Penertipan APK inikan kerjaan Bawaslu, makanya kerjakanlah pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada pandangan mentang-mentang partai baru ditindak, yang lain tidak, kita gak mau Bawaslu Langkat dinilai seperti itu," tutur Thomas Saputra.

Ketua Partai Perindo Langkat tersebut mengaku heran memperhatikan kinerja Bawaslu, selama ini tak melihat kinerja Bawaslu Langkat, selaku pemilik kewenangan penuh untuk menjalankan tugas dalam pengawasan setiap tahapan pemilu termasuk kampanye. Dalam kampanye Bawaslu punya berbagai tugas pengawasan baik itu pengawasan APK yang menyalahi aturan dan pelanggaran lain yang mungkin terjadi termasuk cara cara kampanye setiap peserta pemilihan umum

"Entah apapun kerjaan Bawaslu Langkat kali ini, gak tahu kita," serunya.

Terkait adanya pertemuan yang dilaksanakan Bawaslu dalam membahas penertiban APK,Thomas mengakui, ada kader Perindo, yang mengikuti pertemuan.

"Kalau ada undangan, kader Perindo pasti mengikuti, kebetulan kemarin saya tidak hadir," jelas Thomas.

Sepanjang tahapan pemilu 2019 ini,Thomas memastikan sejauh ini para kader Perindo sudah menjalankan ketentuan yang ada. Bahkan dirinya selalu menekankan kepada seluruh kader untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ditentukan. Baik itu kader yang mencalonkan diri jadi Calon Legislatif (Caleg) dan lainya. Namun, yang jadi masalah dilapangan, terkadang ada pemikiran yang berkembang di masyarakat Bawaslu tebang pilih dalam menjalankan tugas.

"Maunya, satu ditertibkan yang lain juga mesti ditertibkan. Sehingga tidak ada kecemburuan dan terkesan tebang pilih. Inikan tidak, mentang-mentang baru ditertibkan dan yang lama tidak. Nanti ada caleg dari si A dan B tidak, yang lain ditertipkan, yang lain boleh dan yang tidak boleh," singgung Thomas, kembali diujung selularnya, Rabu (28/11).

"Kalau memang mau tertibkan, mari tertibkan semua, jika ada APK melanggar, koyak langsung APK yang tidak sesuai ketentuan yang sudah ditentutakan," tegas Thomas Syahputra.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Langkat, sempat melakukan rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU Langkat, Polres Langkat, Polres Binjai, Satpol PP, Satlantas dan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wapres serta 15 Parpol dan Gakkumdu Langkat/ Binjai, untuk menyamakan persepsi terkait aturan APK dan BK Pemilu 2019.

"Ya, memang semalam kita ada melakukan rapat koordinasi pembahasan APK," kata Hendra Budi, selaku Kabid Perda Satpol PP.

Menurutnya, dalam pertemuan yang dihadiri stakeholder yang ada seperti aparat kepolisian dan lainya, disepakati jika dalam waktu 10 hari baik Parpol dan Para Caleg serta Pendukung Pilpres, diminta untuk menurunkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan.

"Itu sedikit hasil dari rapat, setidaknya ada 10 hari kerja mulai dari tanggal 27 November, setiap APK yang tidak sesuai ketentuan mesti diturunkan," terang dia.

Lanjutnya, jika tidak kunjung diturunkan dari jangka waktu yang sudah disepakati, maka pihak terkait akan segera menindaklanjuti atau bergerak untuk menurunkan APK.

"Kita akan bergerak untuk melakukan penertiban segala bentuk APK yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.

Sementara itu anggota Bawaslu Langkat Riono Hardiman yang membidangi pengawasan hingga saat berita ini di publish tidak memberikan konfirmasinya yang dikirimkan halKAhalKI.com lewat pesan singkat Whatssapp terkait penertiban APK/ref