Pansus Sengketa Lahan Poktan Harapan Tani Sejahtera Dibentuk DPRD Langkat.

halKAhalKI.com , Langkat - Dewan Perwakilan Rakyat DPRD (DPRD) Langkat sepakat membentuk Panitia khusus penyelesaian sengketa lahan kelompok tani Harapan Tani Sejahtera Desa Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang dengan PT. Prima Sum.

Kesepakatan ini diambil DPRD Langkat dalam rapat pimpinan DPRD deengan pimpinan Fraksi Fraksi DPRD Langkat diruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat, Selasa 11/12/2018. Dan dihadiri Ketua DPRD Langkat Surialam serta unsur pimpinan dari Fraksi Fraksi antara lain Fraksi Partai Golkar M. Syahrul, S.Sos dan Edi Bahagia, dari Fraksi PDIP Kirana Sitepu,Fraksi Gerindra H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn, dari Fraksi Nasdem Syamsul Bahri S, SE, dari Fraksi BSPN Makhruf Ritonga, SE dan dari Fraksi HNB Sukirin, SE serta Raja Kamsah Sitepu perwakilan dari anggota Komisi A DPRD.

Didalam rapat tersebit Raja Kamsah Sitepu sebagai anggota Komisi A DPRD Langkat menjelaskan bahwa anggota Komisi A telah sepakat mengusulkan dibentuknya panitia khusus untuk penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara Kelompok Tani ini dengan PT. Prima Sum hingga kini belum selesai juga.

Selanjutnya M. Syahrul dari Fraksi Golkar, menyatakan pansus ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan karena di Komisi A sifatnya selama ini kemitraan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Saya berkeyakinan dengan pansus ini mudah-mudahan dapat terselesaikan masalah ini, seperti pada pansus sebelumnya yang telah mampu menyelesaikan masalah tanah juga,” tegas Syahrul yang juga anggota Komisi A

Dikuatkan oleh Kirana Sitepu, saatnya kita membantu masyarakat dengan dibentuknya pansus ini.

Sementara itu, H. Zurwansyah, SH selaku Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Langkat menjelaskan, bahwa usulan anggota Komisi A untuk membentuk suatu pansus telah memenuhi syarat, karena telah ditandatangani anggota Komisi sebanyak sembilan orang.

“Hal ini telah sesuai PP 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD Langkat nomor 28 tahun 2018, bahwa minimal lima orang anggota dewan untuk mengusulkan terbentuknya pansus.

Hasil rapat ini akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah untuk merekomendasikan pembentukan pansus ini kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna,” jelas H. Zurwansyah.

Lebih lanjut H. Zurwansyah menjelaskan bahwa pansus ini merupakan alat kelengkapan dewan yang sifatnya tidak tetap dan masa kerja pansus paling lama enam bulan./ref