Panca Sarjana Putra

Pakar Hukum Pidana FH UISU, Minta KPK Bertindak Terhadap Dugaan Penyelewengan Bansos Dampak COVID-19

Panca Sarjana Putra

Medan, halKAhalKI.com | Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Panca Sarjana Putra berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menindak tegas secara hukum oknum oknum penyeleweng bantuan sosial dampak bencana COVID-19.





Hal ini dikatakannya kepada halKAhalKI.com, Selasa (19/5/2020) terkait adanya dugaan penyelewengan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. "Beberapa hari ini kita membaca berita dari media cetak dan media elektronik yang beredar di Provinsi Sumatera Utara mengenai dugaan adanya penyelewengan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana COVID-19 yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu KPK harus segera tindak secara hukum terhadap oknum-oknum yang diduga menyelewengkan Bantuan Sosial Bencana Covid 19," sebut Panca Sarjana Putra.

Secara tegas ia juga berharap adanya tindakan hukum terhadap pihak pihak yang berusaha memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi.

"KPK segera melakukan penindakkan terhadap oknum-oknum yang diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran bantuan bencana. Yakni, pengadaan barang jasa, sumbangan pihak ketiga, pengalokasian APBN-APBD, serta pendistribusian bantuan sosial bencana Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas praktisi dan akademisi hukum tersebut.

Selanjutnya 1 2