P2TP2A Langkat Minta UU 17/2016 Jadi Acuan Aparat Hukum Jerat Pelaku Kejahatan Seksual Anak

halKAhalKI.com, Langkat - Terkait kasus dugaan disodomi puluhan siswa laki laki oleh Ketua Yayasan sebuah lembaga pendidikan di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat,Sumatera Utara.

Menyikapi hal tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Langkat meminta pelakunya dihukum seberat beratnya sesuai Undang Undang (UU) yang berlaku.

"Apalah hendak ku cakapkan, seorang pemimpin lembaga pendidikan diduga mensodomi puluhan muridnya," tutur Ernis Safrin Aldin,Koordinator P2TP2A Kabupaten Langkat usai mengunjungi tempat kejadian di Desa Serapuh ABC Padang Tualang, bersama timnya, Rabu sore (13/3/2019).

"Ini fakta yang terjadi kemarin terjadi di pondok tersebut di kabupaten Langkat, aku berharap penegak hukum menerapkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan memberi hukuman seumur hidup ditambah di kebiri atau jika perlu hukuman mati,"sebut Koordinator P2TP2A Kabupaten Langkat dengan nada tinggi menutupi kegeramannya.

Foto sekolah dimana puluhan siswa belajar, yang diduga disodomi oleh ketua Yayasannya.

"Dan patut diduga berdasarkan informasi sementara yang kami dapatkan di tempat kejadian, korbannya bisa lebih dari satu bahkan mungkin puluhan, apakah ini harus kita biarkan ditengah banyaknya kasus kejahatan seksual yang menimpa anak yang sebahagian besar kami tidak tau hasil proses hukum yang berjalan. Sehingga tidak ada efek jeranya akibatnya kasus kasus terus terjadi,"tegas Ernis Safrin Aldin mengakhiri.

BACA JUGA :

Di Langkat Puluhan Anak Laki Laki Diduga Jadi Korban Sodomi Gurunya

Dengan masih maraknya kejahatan yang berpotensi mengancam anak-anak, mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbilang belum maksimal. Penguatan peran dari beberapa pihak dalam penegakan hukum harus terus dievaluasi oleh Pemerintah.

Terbitnya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagai aturan yang bertujuan melindungi hak asasi anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dan merupakan langkah serta terobosan baru yang diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para predator dan atau monster anak, dan mendorong seluruh aparatur penegak hukum di Indonesia, untuk memberikan atensi agar menggunakan dan menerapkan UU tersebut untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Sebelumnya Kapolres Langkat AKBP Dody Hermawan mengungkapkan kepada jurnalis, Rabu (13/3/2019) pagi.Terduga pelaku sodomi terhadap puluhan anak di salah satu lembaga pendidikan yang berada di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang telah ditahan Polres Langkat.

"Korban sementara satu orang, kemungkinan bisa saja ada korban lainnya bila mereka melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi, untuk itu polisi sedang melakukan pengembangan kasus ini agar secepatnya diproses ke pengadilan," papar Kapolres Langkat. /ref