Muhri Fauzi Hafiz Peringatkan PT LNK Tidak Arogan Kepada Masyarakat Langkat

Muhri Fauzi Hafiz, Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. / ist

halKAhalKI.com, Medan - Muhri Fauzi Hafiz Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kepada pengelola PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) tidak arogan kepada masyarakat sekitar perkebunan terkait penggelolaan perkebuanan melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PTPN 2.

Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai Demokrat asal daerah pemilihan Langkat - Binjai menyatakan banyak keluhan dan pengaduan masyarakat kepada Komisi ADPRD Sumatera Utara dan secara tegas meminta kepada PT LNK terutama manajemen perkebunan yang di kelola PT LNK di Kabupaten Langkat untuk tidak berlaku arogan terhadap masyarakat sekitarnya.

BACA JUGA :

Sejenak Bersama Muhri Fauzi Hafiz Anggota DPRD Sumut

Muhri Fauzi Hafiz Minta Laporan Diteruskan Ke DPRD Sumut

"Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Wampu hingga mereka melakukan aksi beberapa waktu yang lalu," sebut Muhri.

Kemudian sambung Muhri, "pengaduan masyarakat Nambiki di Kecamatan Selesei yang kami terima bahkan mereka sempat bentrok dengan aparat Kepolisian dan ini diakibatkan tidak persuasifnya manajemen PT LNK terhadap masyarakat disana."

Muhri juga menenggarai berdasarkan pengaduan masyarakat adanya Corporate Social Responsibility (CSR) tidak tersalur kepada masyarakat.

BACA JUGA :

Muhri Fauzi : Hafiz Jika Anggota DPRD Tidak Hasilkan-Perda Anggota DPRD Gagal

Awal Tahun SAN Gelar Dialog Interaktif Anti Narkotika

"Bahkan ada pengaduan yang sampai dari masyarakat yang menyebutkan bahwa PT LNK tidak menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitarnya. Ini adalah bentuk arogansi pengelola perusahaan yang harus kita ingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak yang dimiliki masyarakat." tegas kader Partai Demokrat tersebut.

"Jika masyarakat dinilai salah atau dianggap melanggar aturan seharusnya dilakukan upaya persuasif yang baik agar tidak terjadi bentrok yang selalu merugikan masyarakat sebagai orang biasa. Berbeda dengan PT LNK yang memiliki modal keuangan dan struktur kekuasaan."

"Saya akan Surati gubernur dan forum komunikasi pimpinan daerah supaya permasalahan ini bisa dijadikan perhatian, sehingga masyarakat dapat tenang karena diperhatikan, kata anggota DPRD provinsi Sumatera Utara asal daerah pemilihan kota Binjai dan kabupaten Langkat ini, kata Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara tersebut kepada halKAhalKI,com, Kamis (31/1/2019). /ref