halKAhalKI.com,Medan - Terkait pelaksanaan seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat yang dinilai sejumlah calon anggota Bawaslu Langkat yang hasil seleksi tidak sesuai dengan realitanya.

Pelaksanaan seleksi pengawas Pemilu tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz.

Kepada halKAhalKI.com anggota DPRD yang tergabung di Komisi A tersebut menyatakan sangat prihatin adanya dugaan pelaksanaan seleksi calon pengawas pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Yang bisa kita lakukan meminta agar laporan juga diteruskan kepada komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara."tutur Muhri.

Sambungnya "Sebab, kami juga punya wewenang menjaga semua tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku," 

Sebelumnya sejumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten Langkat mempertanyakan keputusan tim seleksi atas penilaian  hasil seleksi yang di keluarkanya.Beberapa Calon yang gagal masuk 10 besar tersebut protes,karena hasil seleksi tidak sesuai dengan realita

sejumlah calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat memprotes Tim Seleksi atas hasil keputusan yang dikeluarkan. Para calon anggota itu protes, karena hasil seleksi tidak sesuai dengan realitanya.

Hal ini dinyatakan Irwan Kesuma, dia bersama rekan rekannya menduga ada permainan di Tim Seleksi sehingga tidak masuk 10 besar. Padahal mereka merasa lebih layak masuk 10 besar.

"Nilai CAT (computer assisted test) saya di 10 besar, Alimuddin Lubis peringkat 3 dengan nilai 51, tidak lolos. Yang peringkat 2, Magfirah Fitri Menjerang, juga tidak lolos. Yang peringkat CAT-nya 10 besar tidak lolos, yang lolos malah rekan-rekan dengan peringkat CAT jauh di bawah kami, bahkan di luar 10 besar," tutur Irwan di Medan,Rabu 8/8/2018.

Dengan kondisi ini mengundang penasaran peserta seleksi pengawas Pemilu Langkat yang tidak masuk 10 besar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Irwan Kesuma juga mengaku heran dengan putusan panitia seleksi. Dia mendapat pesan dari salah seorang panitia seleksi bahwa nilai kesehatannya rendah. "Bagaimana memeringkat kesehatan," katanya.

Dan yang membuat tanda tanya besar peserta seleksi terkait tes kesehatan , diloloskannya salah seorang peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan saat mengikuti seleksi anggota KPU Sumut baru-baru ini. Peserta itu salah seorang peserta seleksi yang juga anggota Panwaslu Langkat.

Para peserta ini juga heran dengan proses seleksi yang dilakukan secara kumulatif, semisal CAT digabungkan dengan psikotes atau wawancana dipaketkan dengan tes kesehatan. Alhasil transparansi penilaian tertutupi.

Selain itu, sebagian besar peserta yang tidak diloloskan dalam 10 besar justru berpengalaman sebagai Panwas kecamatan. "Yang lolos malah yang tidak berpengalaman sebagai Panwas. Ada yang dari pendamping desa. Kami tahu di antara yang lolos itu ada yang punya suami sebagai staf di KPU Langkat. Itu kan tidak boleh," kata Magfirah.

Sementara itu, koleganya Alimuddin heran kenapa malah calon yang berada di atas 10 besar yang lulus. Dugaan permainan seleksi CAT ini, juga semakin menguat setelah ada beberapa calon yang diduga melakukan pelanggaran.

Contohnya sebut Irwan, ada calon yang melakukan plagiat saat menunjukkan makalah kepada Timsel. Juga ada calon yang punya rekam jejak berfoto dengan pasangan calon dan beberapa pelanggaran lainnya.

"Yang soal plagiat makalah itu sepertinya diabaikan oleh Timsel," kata Alimuddin.

Lebih jauh lagi, mereka menginginkan Timsel transparan terkait hasil itu. Jangan sampai semakin mencuat dugaan kalau timsel melakukan kolusi dengan para calon.

Alimuddin Lubis dan Irwan Kusuma sudah melaporkan beberapa kejanggalan ke Bawaslu Sumut. Mereka juga saat ini (Kamis,9/8/2018) melaporkan hal ini ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Mereka meminta Pansel dievaluasi dan dipertanyakan independensinya.

Terpisah, salah satu Tim Seleksi Elvi Hadriany yang dihubungi wartawan  mengatakan, bahwa timsel sudah melakukan penilaian sesuai prosedur. Sejauh ini dia memang mengaku sudah mendapat banyak komplain dari para peserta. Khususnya yang tidak lulus. Namun dia menganggap itu hal yang biasa.

Disinggung ihwal peringkat nilai ujian yang disoal beberapa peserta, Elvi malah menanyakan balik dari mana mereka tahu soal rangking penilaian itu.

Dia pun menyarankan agar komplain itu disampaikan ke Bawaslu Sumut. Karena saat ini proses seleksi sudah masuk tahapan fit and proper test. 

"Saya tau pasti ada yang komplain. Saya selalu di komplain. Kami kan ada penilaian sendiri. Tetap menyarankan untuk membuat keberatan, pengaduan masyarakat ke Bawaslu. Jangan koar-koar diluar. Buktikan dengan data lengkap," tandasnya,/ref.