Mendagri Tito Karnavian : Akan Evaluasi APBD untuk Mendukung Program Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta, halKAhalKI.com | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difokuskan pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan apa yang telah dicanangkan melalui 5 Visi Presiden Joko Widodo. Hal tersebut, ia ungkapkan kamis (24/10/2019) di Makassar saat transit sebelum melakukan kunjungan kerja ke Papua mendampingi Presiden Jokowi, sebagaimana rilis Pusat Penerangan Kemendagri yang diterima halKAhalKI.com, Jum'at (25/10/2019).

”Penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah yang sejalan dengan visi dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu: Terus melanjutkan pembangunan infrastruktur; Pembangunan SDM sebagai kunci Indonesia maju di masa depan; Investasi harus diundang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya; Reformasi birokrasi, melalui reformasi struktural agar lembaga-lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah; Menjamin penggunaan APBN dan APBD yang fokus dan tepat sasaran”, terang Mendagri

Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, saat ini banyak alokasi dari APBD yang lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai yang harusnya lebih memprioritaskan pada belanja modal yang secara definitif merupakan komponen belanja langsung yang menghasilkan aset tetap.

Selain itu, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah masih tinggi. Namun, pada satu sisi kinerja antardaerah masih belum merata. Permasalahan lainnya adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta yang terpenting adalah integritas, maka dalam rangka meningkatkan pemanfaatan, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.

Selanjutnya 1 2