Anggap vonis ‘kasus kerangkeng’ sangat ringan

LBH Medan Minta MA Periksa Hakim PN Stabat dan JPU Lakukan Banding

LBH Medan. / dok

halKAhalKI.com, Langkat | Terkait vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat dalam dua perkara dengan register nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dengan terdakwa Dewa Perangin-angin dan Hendra Surbakti serta nomor 468/Pid.B/2022/PN.Stb dengan terdakwanya Hermanto Sitepu dan Iskandar Sembiring, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan minta Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia periksa Hakim PN Stabat dan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk banding terhadap putusan hakim dalam kedua perkara tersebut,

Ini dikarenakan keempat terdakwa divonis sangat ringan oleh Majelis Hakim PN Stabat dengan hukuman 1 tahun 7 bulan penjara atas dugaan tindak pidana kekerasan/penyiksaan di kerangkeng manusia yang berada persis dibelakang rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) yang mengakibatkan kematian korban Sarianto Ginting dan Abdul Sidiq Isnur alias Bedul.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Halida Rahardhini. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Ini disampaikan LBH Medan melalui rilis tertulisnya kepada halKAhalKI.com, Jum'at (2/12/2022) siang.

Dalam rilisnya LBH Medan juga menyatakan, Majelis Hakim menetapkan permohonan restitusi untuk seluruhnya sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) serta menyatakan barang bukti, satu gayung warna orange, satu buah selang warna orange dengan panjang satu meter, satu buah tikar dengan kondisi buruk, satu buah kain batik panjang warna cokelat, satu buah kursi panjang yang terbuat dari kayu, satu lembar surat pernyataan, dan satu unit mobil Toyota Avanza, dikembalikan ke JPU untuk digunakan dalam perkara TTPO.

"Parahnya Majelis Hakim berpendapat tuntutan JPU terlalu tinggi, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yaitu 3 Tahun penjara, dimana JPU dalam tuntutannya menyatakan jika para terdakwa secara sah bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," sebut Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra yang bertindak sebagai narahubung.

Selanjutnya 1 2 3