KPU Langkat Tetapkan APK di Oktober, Bawaslu Langkat Harus Bernyali Tertibkan Yang Salah

halKAhalKI.com , Langkat - Tahapan kampanye Pemilu 2019 telah dimulai sejak 23 September 2018 hingga berakhir pada 13 April 2019. Namun hingga memasuki bulan Kedua kampanye calon angota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, masih tidak terlihat penertiban alat sosialisasi maupun Alat Peraga Kampanye(APK) di Kabupaten Langkat yang sesuai dengan aturan kepemiluan.

Kondisi ini membuat maraknya baliho ukuran besar maupun kecil ataupun spanduk spanduk kompetitor dalam Pemilu 2019 ini, dan membuat banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat khususnya pemerhati lingkungan dikarenakan APK dalam ukuran besar dan kecil tampil di sisi jalan maupun menempel di pepohonan sehingga membuat wajah jalanan di kabupaten Langkat marak dengan wajah peserta pemilu.

Penertiban APK yang diharap masyarakat tak kunjung tiba,hingga kini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat dan Stakeholder yang ada, belum juga melakukan penertiban APK yang tidak sesuai desig peraturan maupun bahan sosialisasi para caleg.

Anggota KPU Langkat Sopian Sitepu menyatakan kepada Jurnalis dengan tegas APK yang tidak sesuai aturan harus ditertibkan.

"APK yang tidak sesuai memang mesti ditertibkan dan hal ini sesuai pasal 73 ayat 2, PKPU nomor 23," kata Komisioner Bidang Hukum KPU Langkat Sopian Sitepu, saat ditemui diruanganya, Senin (26/11).

Dalam hal ini, penertiban merupakan tugas dan dan wewenang Bawaslu, karena Bawaslu yang memiliki peran penting dalam melakukan penertiban. Bahkan, Bawaslu memiliki wewenang penuh dan berhak melakukan penyelidikan terkait segala pelanggaran yang ada jelas Sopian Sitepu

"Memang dulu kita dilibatkan dalam melakukan penertiban, namun seiring waktu pihak Bawaslu-lah yang memiliki peran penting dalam melakukan penindakan. Mereka juga memiliki wewenang bisa melakukan penyelidikan dalam segala bentuk pelanggaran dengan melibatkan pihak terkait," tuturnya.

Disinggung Bawaslu enggan bertindak disebabkan desain APK belum ada. Dirinya membantah dan mengatakan kalau design sudah siap sejak tanggal 24 Oktober lalu. Bahkan sejauh ini sudah dalam proses pencetakan dan akan segera didistribusikan.

"Kalau memang mau menertibkan, apa yang ditakutkan. Kalau alasan masalah design sudah siap kok sekitar sebulan yang lalu," tegasnya.

Tapi jika mengenai mereka sudah terima design atau tidak, ungkap dia, diakui kalau dirinya tidak tahu menahu. Tapi, sepanjang sepengetahuan dia kalau setiap melakukan penentuan dan pembahasan APK. KPU selalu melibatkan stakeholder yang ada. "Baik itu Bawaslu, Satpol PP dan Parpol serta Caleg," tutur dia.

Sebelumnya kepada Jurnalis, Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat, Husni Laili mengatakan tidak bisa melakukan penertiban, sebelum pihaknya menerima design APK para Caleg dan Capres-Cawapres 2019 dituntaskan oleh KPU Langkat. Penerapan APK resmi akan dijadikan patokan penertiban.

"Menertibkan APK, kami menunggu penetapan design dari KPU. Kalau mereka sudah siap, baru bisa kita tetapkan melakukan penertipan. Jadi tahu mana yang benar dan salah sebagai rujukan," katanya.

Sejauh ini, jelasnya, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan, beberapa rapat sudah kita lakukan baik dengan KPU dan Bacalag serta Parpol. "Kita sudah koordinasi stakeholder. Kita sudah surati sudah lama, sebelum kampanye jangan ada salah tempat zonasi," tutur dia.

Husni Laili juga mengungkapkan ketakutan untuk penertiban APK yang ada di Langkat. Ketakutan Laili ini, katanya, berdasarkan kekisruhan penertiban APK Caleg yang terjadi di Kota Binjai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat.

"Jadi di Binjai diapakan jadi ribut, kita jadi takut juga. Sebenarnya, penetapan pemasangan APK sudah berapa hari yang lalu jadwalnya. Yang penting tunggu desain, untuk merapikan yang sudah terpasang," katanya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Langkat, Akhyar diwawancarai mengatakan tidak berani menertibkan APK Caleg dan Capres-Cawapres. Sejauh ini pihaknya belum ada menerima surat dari Bawaslu mau oun atasannya untuk melakukan penertiban APK di Langkat.

"Bawaslu belum ada ke Satpol PP menyurati. Kalau sudah ada, jalan ya jalan, ini kan masa kampanye, jangan pula kayak Binjai," katanya.

Diketahui, penertiban APK berupa spanduk, baliho, reklame, di Kota Binjai yang tidak sesuai zonasi dan tanpa hasil koordinasi KPU menuai kekisruhan. Ada parpol yang tidak terima APK mereka dicabuti dan diturunkan dengan alasan sudah masa kampanye./ref