KontraS Tagih Janji Gubernur Edy Rahmayadi. Konflik Agraria Menumpuk

Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam

Medan, hK2 |Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh setiap tanggal 24 September, konflik agraria masih menjadi sorotan yang sangat penting. Konflik agraria yang ada tidak pernah selesai, bahkan jumlahnya kian menumpuk.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS Sumut) menilai, menganggap persoalan konflik agraria di Sumut ibarat benang kusut yang sulit diurai. Begitu pun jika pemerintah memiliki kemampuan, perlahan konflik ini bisa diselesaikan.

"Konflik agraria semakin menumpuk, sedangkan di sisi lain belum ada pola penyelesaian yang efektif. Pendekatan yang dilakukan masih konvensional, cenderung menyampingkan hak rakyat kecil dan pro pada pemodal-pemodal besar" Kata Amin Multazam, Koordinator KontraS Sumut, Kamis (23/9/2020).

Tahun 2020, 30 titik konflik Agraria

Sewaktu baru menjabat sebagai gubernur, tepatnya usai rapat paripurna perdana pada 10 September 2018, Edy Rahmayadi menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan konflik agraria dalam jangka waktu setahun. Namun, setelah dua tahun mengemban tanggung jawab sebagai Gubernur Sumut, KontraS menilai persoalan konflik agraria justru semakin mengkhawatirkan. Janji Edy menuntaskan konflik dalam waktu satu tahun ibarat jauh panggang dari api.

Amin menyampaikan, dari hasil monitoring sepanjang tahun 2020, KontraS mencatat 30 titik konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara.  Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana kontras mencatat terdapat 23 titik konflik.

“Situasi ini bukan hanya mengakibatkan terampasnya ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat, namun juga kerap mengakibatkan korban luka hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya” Kata Amin.

Akar persoalan konflik tanah

Secara garis besar, KontraS mengkategorikan akar persoalan konflik agraria di Sumut menjadi 5 jenis.  Pertama, konflik akibat tumpang tindih HGU. Kedua, Konflik diatas tanah eks HGU, Ketiga, konflik akibat masuknya pembangunan/industri skala besar. Keempat, konflik imbas belum direalisasinya kebun plasma dan kelima, konflik dikawasan hutan.

Selanjutnya 1 2 3