Kontraktor Langkat Tuntut Keterbukaan Dinas PUPR Kelola Pengadaan Pekerjaan

Foto : Puluhan kontraktor Langkat berunjuk rasa di Dinas PUPR Langkat,Senin 5/11/2018

halKAhalKI.com, Langkat - Puluhan rekanan kontraktor Kabupaten Langkat berunjuk rasa di Kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat dan DPRD Kabupaten Langkat,Senin 5/11/2018.

Aksi yang dilaksanakan Aliansi Kontraktor Langkat Hilir di mulai sekira pukul 10.30 WIB berlangsung tertib dan aman dan dikawal personil Polres Langkat. Dalam unjuk rasanya aliansi kontraktor yang dikoordinir Yusuf Kaban dan Anto Singarimbun dan diikuti Ketua Kadin Langkat Radian Alfin. Aksi menyuarakan ketidak terbukaan PUPR Langkat dalam menyelenggarakan pengadaan pekerjaan.

Pengunjuk rasa juga berorasi didepan pintu masuk Dinas PUPR Langkat dan meminta pembagian proyek di Pemkab Langkat khususnya yang dikeluarkan oleh pihak PUPR harus transparan dan tidak KKN serta tidak sarat dengan kepentingan orang orang tertentu.

Anto Singarimbun selaku Kordinator Aksi Aliansi Kontraktor Wilayah Langkat Hilir menyampaikan pembagian proyek di lingkungan Pemkab Langkat khususnya di PUPR, harus dilakukan transparan dan tidak KKN oleh kepentingan berbagai pihak didalam instansi itu sendiri.

"Kami tidak mendapatkan proyek, justru pihak lain dari luar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah proyek di P-APBD maupun R-APBD," katanya.

Aliansi juga menduga Dinas PUPR Langkat sengaja dijadikan ajang kepentingan pejabat tertentu sehingga para pemilik PT dan CV yang ada kabupaten Langkat merasa anak tirikan.

Beberapa saat kemudia aliansi kontraktor ditemui perwakillan Dinas PUPR Langkat Ediyanto Kasubag Umum Dinas PUPR Langkat. Kepada puluhan kontraktor Kasubag Umum Dinas PUPR Langkat tersebut menyatakan bahwa tender dan penyaluran proyek sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dan dikatakan hari ini para pejabat PU tidak ada ditempat.

Selanjutnya Aliansi kontraktor melanjutkan aksinya ke DPRD Langkat dan 10 orang perwakilan diantaranya Ketua Kadin Langkat Radian Alfin diterima DPRD Labgkat Ma'ruf Ritonga dan Agus Salim di Komisi D yang membidangi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata.

Foto : Perwakilan kontraktor Langkat yang berunjuk rasa diterima Komisi D DPRD Langkat, Senin 5/11/2018.

Dalam pertemuan itu dimintakan agar pihak PUPR agar lebih profesional, memperhatikan rekanan lokal, meminta direalisasikan paket Penghunjukkan Langsung (PL) untuk rekanan lokaldan lebih komitmen pihak PUPR.

Mereka juga menyampaikan rekanan Stabat yang sudah dijanjikan oleh pihak PUPR, Perkim dan Kejaksaan hingga sekarang ini belum juga ada realisasinya, kata mereka.

Kepada halKAhalKI.com Ma'ruf Ritonga anggota Komisi D DPRD Langkat yang menerim perwakilan pengunjuk rasa menyatakan, pihaknya akan menjadwalkan RDP dengan pihak terkait untuk membahas persoalan ini.

"Usai pertemuan tadi saya melaporkan secara lisan dan tertulis kepada Ketua DPRD untuk meminta Ketua DPRD untuk menghadirkan Kepala Dinas PUPR di RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) serta pihak pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang di keluhkan."

"Komisi D akan menjadwalkan RDP tanggal 12 November mendatang dan akan memanggil Kepala Dinas PUPR dan pihak terkait lainnya", tutur Ma'ruf Ritonga anggota DPRD dari PKS tersebut./ref