Tidak sesuai Perlem Nomor 9 Tahun 2018

Ketua Kadin Langkat : Pengadaan pemeliharaan dan Renovasi DPRD Langkat, Salah Prosedur

Ketua Kadin Kabupaten Langkat, Radian Alfin

Langkat, halKAhalKI.com | Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Langkat menyayangkan kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin / berkala dan renovasi gedung kantor DPRD Kabupaten Langkat tidak dikelola sebagaimana mestinya, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 9 Tahun 2018.

Hal ini dikatakan Ketua Kadin Kabupaten Langkat Radian Alvin kepada halKAhalKI.com di Stabat, Rabu (4/3/2020). "Secara Umum secara prosedur yang dilakukan Setwan (DPRD Langkat) salah, karena dengan sistem LPSE 4.3 kita sekarang ini. Dalam Peraturan Lembaga Kebijalan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 9 Tahun 2018 tersebut ada disebutkan setiap tender baik penunjukan langsung, baik berupa transaksional dan non transaksional wajib diumumkan melalui pengumuman LPSE," ungkap Radian Alvin.





Ia juga mengingatkan konsekwensi dari kesalahan prosedur pekerjaan yang sedang berlangsung bisa dibatalkan. "Seharusnya PPK mengerti karena ada konsekwensi ketika ini menyalahi prosedur karena bisa saja SPK proyek yang sedang berlangsung dapat dibatalkan secara objektif maupun subjektif," jelas Ketua Kadin Langkat.

"Dalam metode pelelangan sederhana PL (Penunjukan Langsung) ini, lanjut Radian Alvin menjelaskan "terbagi dua ada secara transaksional maupun non transaksional, kalo dia secara transaksional inilah dia ada penunjukan langsung ada permintaan langsung itu wajib diumumkan, ada juga yang tidak diumumkan itulah swakelola cukup dengan pencatatan itupun harus diinput di LPSE,"

Selanjutnya 1 2