Kesepakatan Akademisi Hukum, Bisa Dipidana Penghasut People Power

ilustrasi/ist

halKAhalKI.com,Jakarta - Hasutan people power dapat dikenai sanksi hukuman sesuai instrumen Undang Undang, KUHP hingga Undang Undang Informasi Traansaksi Elektronika (ITE).

Hal ini disimpulkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan tema 'Konsepsi dan Penerapan Pasal-pasal Makar dalam Sistem Hukum Indonesia'. Dan diikuti para akademisi hukum di Jakarta, Selasa (7/5/2019) malam.

"Hasutan/tindakan/perbuatan 'people power' dengan maksud memobilisasi massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah adalah tindakan inkonstitusional yang dapat dijatuhi sanksi hukum," kata Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih.

Yenti Ganarsih,Ketua Masyarkat Hukum Pidana daan Kriminologi (Mahupiki)/ist

"Terdapat beberapa UU yang dapat digunakan dalam menindak hasutan/tindakan/perbuatan 'people power' antara lain KUHP (Pasal Penghasutan, Penghinaan dan Makar), UU Pemilu dan UU ITE," ujar Yenti selanjutnya.

Dalam FGD tersebut hadir antara lain Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Said Karim dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Adapun.

Diskusi tersebut juga dihadiri beberapa pakar hukum tata negara diantaranya, Ketua Pusako Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, akademisi UGM Dr Oce Madril, akademisi Universitas Udayana Bali Dr Jimmy Usfunan, Ketua Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono, akademisi UNS Solo Dr Agus Riewanto dan akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Jakarta, Bivitri Susanti.

Para ahli hukum menilai, tindak pidana makar tidak perlu sampai selesai delik itu yaitu tergulingnya pemerintahan yang sah. Namun, percobaan makar--seperti penghasutan-- sudah bisa dikenai Pasal Makar.

Selain
Pasal Makar masih berlaku dalam KUHP, pasal itu juga masih diakui
eksistensinya untuk masa depan. Yaitu tertuang dalam RUU KUHP yang
sedang digodok di DPR.

"Pengaturan tindak pidana makar dalam RUU KUHP adalah konstitusional di mana penerapannya dilakukan sesuai prinsip negara hukum demokratis," ujar Dr Bayu./ril