Kembali, Djohar Arifin-Iskandar Sugito Laporkan KPU Langkat.

halKAhalKI.com, Stabat - Pasca putusan Mahkamah Agung RI  nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018 yang mengabulkan permohonan kasasi KPU Langkat dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2018 yang mengabulkan gugatan bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat  jalur perseorangan  Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin dan H. Iskandar Sugito, S.Pd., M.M.

Djohar Arifin Husin dan Iskandar dari Sugito melalui kuasa hukumnya Kamaluddin Pane,SH melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Langkat ke Panwaslu Kabupaten Langkat,Senin 30/04/2018.

Pengaduan Djohar Arifin Husin di terima langsung anggota Panwaslu Marhadenis Nasution yang membidangi divisi Pelanggaran dan Penindakan Panwaslu Langkat.

Dalam pengaduan tersebut Kamaludin Pane menyatakan, KPU Kab. Langkat seharusnya menindaklanjuti dan menerima amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN dengan menetapkan Djohar Arifin-Iskandar Sugito sebagai pasangan calon peserta Pilkada Langkat 2018.

Sebelumnya pada tanggal 20 Maret 2018 telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan di PTTUN Medan, di mana hasil sidang tersebut menyatakan “Mengabulkan seluruh pemohonan penggugat”.

Kepada halKAhalKI.com, Kamaludin Pane meminta agar KPU Langkat segera menetapkan Djohar Arifin – Iskandar Sugito sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Langkat 2018. Seharusnya KPU Kab. Langkat menetapkan Djohar Arifin-Iskandar Sugito sebagai Paslon Pilkada Langkat 2018 sesuai dengan hasil putusan PTTUN Medan.

Lebih lanjut Kamal mengatakan, “Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 154 poin 11 dan 12 bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTTUN.”

“Dalam hal ini dapat dipahami secara tegas bahwa pihak yang memiliki hak hukum melakukan Kasasi ke MA adalah pihak pasangan calon yang kalah dalam PTTUN. Sementara KPU wajib menerima hasil putusan PTTUN.” tegas Kamal.

Kamal menambahkan bahwa kasasi ke MA yang dilakukan KPU Kab. Langkat tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

“Atas dasar ini kami akan melaporkan KPU Kab. Langkat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan dasar hukum yang jelas.” tutup Kamal./sug