Ke Kejatisu, LIRA Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Korupsi di BPBD Medan

Medan, hK2 | Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kota Medan mempertanyakan penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran Covid19, di lingkungan BPBD Kota Medan TA 2020 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

"Hingga saat ini, belum terlihat sejauh mana perkembangan proses hukum terkait dugaan korupsi anggaran Covid19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Padahal, Kejatisu sudah memanggil sejumlah pejabat di instansi tersebut", kata Sekda LIRA Kota Medan, Andi Nasution, Kamis (25/2/2021).

Andi Nasution menyebutkan, pertanyaan tersebut melalui surat resmi LIRA Kota Medan ke Kejatisu, dengan tembusan ke Jaksa Agung RI, JAM Pidana Khusus dan JAM Pengawasan melalui surat Nomor: 019/DPD/LIRA-MDN/2021 tertanggal 23 Februari 2021.

"LIRA yang merupakan bagian dari masyarakat, berhak mengetahui dan mendapat informasi sejauh mana proses hukum kasus-kasus dugaan korupsi dari lembaga penyidik. Lembaga penyidik, berkewajiban memberikan informasinya, karena hal tersebut merupakan amanat PP No 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", ujar Andi Nasution.

Kalau memang proses hukum terkait dugaan korupsi itu berhenti, lanjut Andi Nasution, Kajatisu harus menyampaikan kepada publik bahwa penyidik sudah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

Selanjutnya 1 2