halKAhalKI.com - Medan : Etnis Muslim Rohingya yang mengalami tragedi kemanusiaan,mengalami kekerasan yang luar biasa dan mengakibatkan korban yang luar biasa banyaknya akibat genosida yang terjadi di ,Myanmar.

Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Muslim Rohingya dalam kekerasan terbaru di Rakhine membuat pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak layak lagi menjadi ikon pejuang demokrasi dan peraih Nobel Perdamaian karena tidak cukup berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan di Rakhine.

Kondisi dan situasi yang diderita Muslim Rohingya membuat Panca Sarjana Putra Sekretaris Umum DPD Sekretariat Nasional Jaringan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) Sumatera Utara menyerukan Agar Pemerintah Indonesia meratifikasi Statuta Roma dan Resolusi PBB No. 260.

"Rakhine adalah sebuah daerah di sebelah Utara Myanmar yang sudah lama ditempati oleh etnis Rohingya sejak zaman Kerajaan Arakan".tutur Panca menjelaskan.

Baca juga :
Seknas Jokowi Sumatera Utara Meminta Kapolri Usut Tuntas Saracen

"Namun sekarang, etnis Rohingya tersebut di bantai oleh kelompok tertentu,serta ada pembiaran oleh Pemerintah Myanmar. Sehingga semakin banyak etnis Rohingya telah tewas di bantai dan itu merupakan sebuah Genosida",lanjut Panca.

"Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court,karena itu, saya secara pribadi serta sekaligus sebagai Sekretaris DPD Seknas Jokowi Sumatera Utara atas nama HAM dan kemanusiaan. Meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional, mari secara bersama2 berpartisipasi secara aktif menyerukan Agar Pemerintah Indonesia yang merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma dan Resolusi PBB No. 260, meminta International Criminal Court untuk menyidangkan dan menghukum Kelompok dan Pemerintah Myanmar atas tindakan Genosida terhadap etnis Rohingya",ujar Panca Sarjana Putra yang sehari hari berprofesi sebaga advocat Kepada halKAhalKI.comdi Medan,Sabtu 2/9/2017./ref.