Kapolda Sumut : Perkap No. 8/2007 Wajibkan Anggota Polri dan ASN Polri Laporkan Kekayaan

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, membuka kegiatan evaluasi penyampaian LHKPN Tahun 2019 dan LHKASN serta Sosialisasi Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan Polda Sumut, bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (23/9/2020).

Medan, hK2 |Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, menyatakan Perkap No 8 Tahun 2007 anggota Polri maupun ASN Polri wajib laporkan kekayaan.

Hal ini disampaikan orang nomor sati di Polda Sumut tersebut saat membuka kegiatan evaluasi penyampaian LHKPN Tahun 2019 dan LHKASN serta Sosialisasi Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan Polda Sumut, bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (23/9/2020).

Evaluasi LKHPN adalah tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Semua yang diterima dan dimiliki pejabat negara harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sebagai bentuk tranparansi.

"Didalam Perkap No 8 Tahun 2007 anggota Polri maupun ASN Polri wajib melaporkan kekayaan termasuk penghasilan yang diterima dimana dilingkungan Polri lini sektor LHKPN adalah Irwasum Polri",ungkap Kapolda Sumut.

Martuani juga mengapresiasi kegiatan ini yang juga dihadiri tim LHKPN Polri yang dipimpin Kombes Pol Drs. Agus Rohmat, untuk melaksanakan evaluasi dan sosialisasi pengisian LHKPN di lingkungan Polda Sumut, dimana evaluasi LHKPN sebagai upaya dalam meningkatkan capaian tingkat kepatuhan para wajib lapor dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya sebagai pejabat negara 

Selanjutnya 1 2