JPS Unjuk Rasa BPN dan DPRD Langkat

halKAhalKI.com, Langkat - Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Langkat di unjuk rasa ratusan warga dari tiga desa yang tergabung dalam Jambur Pergerakan Sinterem (JPS) terdiri Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (Forgamka) , Desa Nambiki, Tanjung Merahe dan Beruam,Kamis (4/3/2019).

Perwakilan pengunjukrasa dalam orasinya meminta BPN Langkat menolak Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II/ PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Padangbrahrang No 1 Tahun 1991 dan HGU No 9 Tahun 2015 serta permohonan perpanjangan HGU No 1 Tahun 1991.

“Kami minta BPN Langkat membuat sebuah pernyataan atau rekomendasi kepada pihak kepolisian maupun PTPN II agar tidak menggunakan HGU No 1 Tahun 1991 dengan ketentuan yang salah itu”,kata Julianus Sembiring selaku juru bicara JPS usai melakukan pertemuan dengan Kepala BPN Langkat Indra Imanuddin.

Julianus Ginting juga menyatakan penolakan HGU No 1 tahun 1991 dan HGU No 9 Tahun 2015 berdasarkan UUPA No 5 Tahun 1960, PP No 40 tahun 1996 , UU No 39 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No 7 Tahun 2017 .

Dimana HGU dapat digugurkan dan dicabut karena pihak pengelola melakukan penelantaran lahan serta dalam UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 18 HGU gugur apabila pengelola menelantarkan lahan selama 6 tahun.

Foto : unjuk rasa ratusan warga dari Desa Nambiki, Tanjung Merahe dan Beruam di DPRD Langkat,Kamis (4/3/2019).

Usai orasi sejumlah perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima oleh BPN Langkat yang dihadiri sejumlah Kasi Pengukuran dan Kasi Permalasahan BPN Langkat , sedangkan dari pengunjukrasa diwakili Julianus Sembiring , Sampeniat dan kawan kawan

Dalam pertemuan tersebut BPN Langkat meminta masukan dari pengujukrasa dan sejumlah data terkait lahan yang akhirnya sengketa dengan pihak PTPN II / PT LNK Padang Brahrang yang memiliki HGU.

pihak BPN menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu karena munculnya SK HGU biasanya telah melalui prosedur termasuk melibatkan Tim termasuk BPN Provinsi atau Pusat tergantung luas lahan ,dengan menyertakan aparat desa setempat. Pihak BPN meminta warga menunggu bersabar sembari meminta untuk menciptakan suasana kondusif jelang Pemilu 2019.

Usai mendapat penjelasan itu, selanjutnya pengunjukrasa mendatangi Kantor DPRD Langkat dan diterima oleh Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan dan Kabag Hukum Zurwasnyah dan didampingi perwakilan aparat keamanan Polres Langkat diwakili Iptu Tona Simanjuntak.

Dalam pertemuan itu Sekwan DPRD Langkat atas nama pimpinan DPRD Langkat berjanji akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan menghadirkan instnansi terkait pihak PTPN II, PT LNK, Polresta Binjai, Polres Langkat dan Camat terkait guna menindaklanjuti sekaligus mencari solusi permasalahan nantinya/ref