Ini Klarifikasi Pemkab Langkat. Terkait Bupati Langkat dituding dan didemo di KPK

Pemkab Langkat mengelar konfrensi pers untuk memberikan klarifikasi atas tudingan Aliansi Medan Perantau di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (11/1/2021) siang.

Langkat, hK2 | Terkait adanya tudingan serta demo puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Medan Perantau di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/1/2021) yang lalu.

Pemkab Langkat mengelar konfrensi pers untuk memberikan klarifikasi atas tudingan Aliansi Medan Perantau di ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (11/1/2021) siang.

Dalam aksi unjuk rasa Aliansi Medan Perantau tersebut, mereka menuding Bupati Langkat terlibat dalam fee proyek pembangunan Langkat, suap lelang jabatan dan dugaan fee Dana BOS dari setoran Kepsek sebesar Rp 200 ribu – Rp300 ribu per triwulan. 

Serta dugaan proyek fiktif 2017 – 2018, yang dilakukan Terbit Rencana saat menjabat ketua DPRD Langkat, pengunjuk rasa juga menduga Terbit Rencana Bupati mengelola dan tidak pernah menyetorkan pajak Perusahaan Kelapa Sawit  ke Negara.

Dalam konfrensi pers yang tidak dihadiri Bupati Langkat, Sekretaris Kabupaten Langkat (Sekdakab) Indra Salahudin memimpin beberapa pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam memberikan keterangan klarifikasi nya diantaranya Asisten II Ekbang Hermasyah, Asisten Adm Umum Musti.

Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik  Rudi Kinandung, Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mulyono, Inspektur Kabupaten Langkat Amril, Kadis Kominfo H.Syahmadi, Kadis PUPR Subiyanto, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muliani dan lainnya.

Selanjutnya 1 2 3 4 5

Komentar

Loading...