Ini Alasan Anggota DPRD Tidak Hadiri Paripurna. Bupati Langkat akan di Interpelasi 27 Anggota DPRD Langkat

Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi pimpinan DPRD Langkat, meninggalkan ruang sidang paripurna usai rapat paripurna DPRD Langkat diskor untuk yang kedua kalinya, Senin (30/11/22020) siang` /dok foto hK2

Langkat, hK2 | 27 anggota DPRD Kabupaten Langkat yang tidak menghadiri rapat paripurna pengesahan/persetujuan atas Ranperda APBD Langkat tahun 2021 menjadi Perda APBD Langkat tahun 2021, menyatakan kepada halKAhalKI.com ketidak hadiran mereka dalam rapat paripurna tersebut di karenakan aspirasi masyarakat yang mereka perjuangkan tidak di akomodir dalam pembahasan Rancangan APBD 2021 yang akan disahkan menjadi Perda APBD Langkat 2021.

Hal ini dinyatakan 27 anggota DPRD Kabupaten Langkat tersebut melalui juru bicara mereka, Fatimah yang juga Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan  (KPK) didampingi 26 anggota DPRD Kabupaten Langkat, diantaranya Anggota Fraksi KPK,  3 anggota DPRD Langkat dari Partai Perindo, 2 dari Fraksi Partai Gerindra, Ketua Fraksi PDIP Romelta Ginting bersama anggota Fraksi,Ketua Fraksi Demokrat Johan Bangun bersama anggota serta Ketua Fraksi Nasdem H Ajai Ismail juga bersama anggota Fraksinya.

"Alasan kita tidak masuk dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021 adalah, bahwa kita telah disumpah menjadi wakil rakyat untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujar Fatimah kader PKS menyuarakan keinginan 27 anggota DPRD Langkat.

BACA : Entah Kenapa Hanya 17 Anggota DPRD Langkat yang Hadir, Paripurna Terpaksa Diskor

Fatimah juga mencontohkan dari 8 anggota Fraksi KPK, hanya satu aspirasi anggota Fraksi yang di akomodir. "Salah satu tempat menampung aspirasi itu adalah melalui reses, dari hasil reses tersebut kita tampung berbagai aspirasi termasuk aspirasi untuk pembangunan jalan dan jembatan dan sebagainya," tegas Fatimah.

Selanjutnya 1 2 3