HIPAKAD Langkat Minta Kejagung RI Turun Tangan Usut Kades di Langkat

Foto : David Zoel Hutagalung Ketua Himpunan Putera Puteri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kabupaten Langkat

halKAhalKI.com, Langkat - Rencana kepergian Kepala Desa se Kabupaten Langkat ke Bali pada tanggal 2/9/2018 selama 5 hari dengan anggaran Rp.12.950.000. per Kepala Desa, mengundang reaksi keras elemen masyarakat Langkat.

Rencana kepergian para Kepala Desa tersebut di nilai kurang tepat, pasalnya anggaran yang di keluarkan sebesar Rp.12.950.000 untuk 5 hari kunjungan ke Bali sangat fantastik mengingat sampai saat ini kondisi Desa dan masyarakt Desa di Kabupaten Langkat sangat memprihatinkan.Masih banyak infrastruktur Desa yang membutuhkan sentuhan dana untuk membuatnya atau memperbaikinya antara lain sarana jalan Desa,saluran air pertanian, pembangunan sumber daya manasyarakat Desa termasuk pemberdayaan pemuda Desa untuk peningkatan perekonomian Desa dan atau membangkitkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak optimal jika tidak mau dikatakan mati suri.

Hal inilah yang membuat berbagai komponen masyarakat menyatakan kurang tepat rencana kepergian para Kepala Desa ke Bali,walaupun dengan dalih study banding,kunjungan kerja maupun sekedar mengikuti bimbingan teknis.Tidakk sekali ini saja Kepala Desa yang ada di Kabupaten Langkat berangkat bersama sama menuju provinsi yang telah ditentukan, kunjungan Kepala Desa se Kabupaten Langkat patut diduga pemborosan anggaran pasalnya kunjungan ini diduga telah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan.

Kondisi ini mengundang keprihatinan komponen masyarakat salah satunya, Himpunan Putera Puteri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Kabupaten Langkat melalui Ketuanya David Zoel Hutagalung menyampaikan keprihatinannya melalui halKAhalKI.com.

David Zoel Hutagalung menyatakan keberatannya dan berharap rencana tersebut dibatalkan segera mengingat dana tersebut masih dibutuhkan untuk pembangunan Desa Desa di Langkat banyak masih memprihatinkan.

Baca juga : Rencana Ke Bali, Biayanya Rp.12.950.000/Kades Selama 5 Hari

"Seharusnya Kepala Desa Kepala Desa tersebut lebih konsentrasi membangun Desanya, kan sayang uang sebanyak itu hanya untuk bepergian ke Bali apapun alasannya.Masih banyak masyarakat di Desa serta kondisi nyata Desa yang membutuhkan perhatihan Kepala Desa,Pemkab Langkat dan kita semua termasuk uang yang akan mereka keluarkan untuk kebutuhan ke Bali sana," tegas David Hutagalung.

Lanjut David,"apalagi para Kepala Desa tersebut hampir setiap tahun selalu bepergian keluar Langkat maupun ke Jawa sana dengan menggunakan uang rakyat walupun katanya untuk study banding,bimtek (bimbingan teknis,red) namun kita tidak melihat hasilnya secara signifikan dari kunjugan tersebut.Lihatlah Desa Desa kita juga masyarakatnya tidak mendapat manfaat apapun dari kepergian mereka."

"Dan jika rencana tersebut dilanjutkan maka pantas dan layak kita sebagai komponen masyarakat Langkat baik secara individu maupun secara kelembagaan HIPAKAD Langkat meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menindak lanjuti persoalan ini karena kita menilai adanya penghambur hamburan uang rakyat atau uang negara untuk hanya sekedar bepergian apapun alasannya, toh hasil tidak kita rasakan.Kan lebih baik uang tersebut digunakan untuk pembangunan fisik atau pemberdayaan masyarakat Desa sehingga bermanfaat lebih nyata dari pada hanya untuk paraa Kepala Desa yang melakukan kunjungan yang tak jelas manfaatnya itu," Tegas David Zoel Hutagalung dengan nada tinggi.

Salah seorang Kepala Desa yang engan di sebutkan namanya mengatakan, "Ya bang tanggal 2 (September 2018,red) berangkatnya,biayanya RP`12.950.000.per Kepala Desa selama 5 hari pulang pergi "sebut Kades yang ramah tersebut.

Saat ditanya kepada siapa uang Rp.12.950.000. tersebut diserahkan, Kepala Desa enerjik yang enggan disebutkan namanya tersebut menyatakan uang tersebut diserahkan kepada tim penyelenggara di kantor PMDK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan) Kabupaten Langkat.

Terkait rencana kepergian Kepala Desa Kabupaten Langkat ke Bali, Kepala BPMDK Kabupaten Langkat Jaya Sitepu saat dikonfirmasi untuk yang kedua kalinya, Kamis 23/8/2018. Setelah sebelumnya dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler membenarkan rencana kepergian para Kepala Desa di Kabupaten Langkat ke Bali,

"saya tidak terlibat dalam kunjungan ke Bali hanya memfasilitasi keberangkatan mereka.Ada pihak ketiga melaksanakannya,"tutur Jaya Sitepu`saat singgah sebentar di Tanjung Pura sekembalinya dari Kacabjari Pangkalan Brandan,akunya.

Saat di tanya mengapa penyerahannya di Kantor BPMDK, Jaya Sitepu mengatakan "mereka hanya pinjam satu ruangan aja untuk kegiatannya".Tidak ada paksaan dan ini telah menjadi agenda Kepala Desa melalui APDESI telah sepakat dan menanda tangani pernyataan"

"Disana ada bimtek (bimbingan teknis,red) juga.studi banding kebersihannya karena kebersihannya banyak orang yang kesana dan antrilah kesana,lagi pula kegiatan ini udah jadi agenda,"kata Jaya Sitepu kepada halKAhalKI.com Kamis sore 23/9/2018 di Tanjung Pura./ref.