Hak Jawab Susilawati Br Sembiring Terkait Berita Kesaksian Palsu Dibawah Sumpah Dalam Sidang Okor Ginting dkk

Susilawati Br Sembiring melalui Kuasa Hukumnya memberikan hak jawab terkait pemberitaan yang dimuat berjudul "Majelis Hakim PN Stabat Tetapkan Susilawati Tersangka Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah", tertanggal Jumat, 13 Agustus 2021.

Berikut Hak Jawab yang disampaikan kepada halKAhalKI.com

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta Kepentingan Hukum:

SUSILAWATI BR SEMBIRING, Perempuan, Umur 43 Tahun, Lahir di Besilam tanggal 01 Juli 1978, Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat tempat tinggal di Dsn VII Bukit Dinding, Desa Besilam Lembasah, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2021 (terlampir). Bahwa mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab dan memenuhi hak jawab klien kami sebagai objek yang merasa dirugikan akibat pemberitaan Media Online HALKAHALKI.COM, dengan judul "Majelis Hakim PN Stabat Tetapkan Susilawati Tersangka Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah", Tanpa Kode Penulis, terbit pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, Pukul 17:35 Wib, dengan link berita:

https://www.halkahalki.com/majelis-hakim-pn-stabat-tetapkan-susilawati-tersangka kesaksian-palsu-di-bawah-sumpah/1/ disampaikan hal-hal sebagai berikut

  1. Bahwa pada Judul berita tersebut, wartawan saudara menuliskan kalimat: "Majelis Hakim PN Stabat Tetapkan Susilawati Tersangka Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah";
  2. Bahwa pada keterangan gambar, wartawan saudara juga menuliskan kalimat "Hakim Ketua saat membacakan penetapan tersangka terhadap saksi Susilawati Br Sembiring atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, Jum'at (13/8/2021) / dok hK2"
  3. Bahwa pada paragraph pertama pada berita tersebut, wartawan saudara menuliskan kalimat: halkAhalKl.com, Langkat | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang bersidang atas perkara nomor 405/Pid. B/2021/PN Stabat dengan terdakwa terdakwa Seri UkurGinting alias Okor Ginting, Rasita Br Ginting dan Pardianto Ginting, menetapkan saksi pelapor Susilawati Sembiring sebagai tersangka dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut.
  4. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 405/Pid.B/2021/Pn Stb, tanggal 13 Agustus 2021 (terlampir), pada bagian "MENETAPKAN", sama sekali tidak ada kalimat bahwa klien kami sebagai Tersangka, yang ada adalah kalimat:

ΜΕΝΕΤΑΡΚΑΝ:

Memerintahkan Penyidik malalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan Penyidikan terhadap Saksi bernama Susilawati Br Sembiring sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dalam perkara Nomor : 405/Pid.B/2021/Pn Stb, Terdakwa an. Seri Ukur Ginting Als Okor Ginting, dkk;

5. Bahwa wartawan saudara diduga telah menulis berita yang isinya memfitnah dan menghakimi klien kami berdasarkan Prasangka yang kurang baik dan menekankan sesuatu sebelum mengetahui ui secara jelas dan hal ini bertentangan dengan Pasal 8 dan pasal 3 huruf dan (d) Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DPM1/2006 Tantang Kode Etik Jumalist

6. Bahwa wartawan Saudara juga telah menyajikan berita yang diduga tidak Akurat, Objekti serta beritikad buruk dan ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian kepada klinn kami. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1 Huruf (b) dan (c) Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DPI1/2006 Tentang Kode Etik Jurnalist

7. Bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, jelas disebutkan bahwa "Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut".

8, Bahwa dari hal-hal tersebut diatas jalas bahwa wartawan saudara dalam membuat dan menerbitkan pemberitaan tidak mempedomani Pasal 1 hurut (b) dan pasal 3 huruf (a) dan (d) Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-OP/11/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlahlah wajar dan beralasan hukum jika klien kami meminta kesediaan saudara untuk segera menerbitkan hak jawab ini serta mencabut berita tersebut sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Kode Etik Jumalik dan Angka 13 (tigabelas) huruf b, d dan f Peraturan Dewan Pers Nomor Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab

Demikian hak jawab ini diajukan dan terima kasih.

SUSILAWATI BR SEMBIRING,

Kuasanya,

Togar Lubis, 5.H, M.H