halKAhalKI.com, Langkat | Aliansi Guru honorer Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, tahun 2023 bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy yang didampingi beberapa pejabat Pemkab Langkat di Kantor Bupati Langkat , Kamis (3/10/2024).

Dalam pertemuan itu, perwakilan guru honorer tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proses pengangkatan guru PPPK di Kabupaten Langkat, termasuk desakan pembatalan Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Perwakilan aliansi, Febri Wahyu, meminta agar Pj Bupati Langkat segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, serta tiga tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, mereka juga menuntut agar kriminalisasi terhadap guru honorer, Meilisya Ramadhani, dihentikan.

“Kami meminta Pj. Bupati untuk menindaklanjuti tuntutan ini karena keputusan tersebut telah sah dikeluarkan,” ujar Febri dalam pertemuan tersebut.